Perbedaan Perhitungan PPh 21 Metode Gross, Net, dan Gross Up

sertifikasi hr

Sebelumnya, kita telah membahas terkait cara menghitung PPh 21 dan komponen penyusunnya, sekarang mari membahas perbedaan dari ketiga metode yang digunakan untuk penghitungannya. Ketiganya, yakni metode gross, net, dan gross up adalah cara-cara untuk mengetahui besaran PPh 21 yang harus dibayar karyawan.

Untuk lebih lengkapnya terkait perbedaan yang lebih mendalam terkait ketiganya, terutama metode gross up adalah hal yang bisa kamu temui di artikel ini.

Namun, sebelum mengetahui perbedaan diantara ketiganya, kamu harus tahu terlebih dahulu siapa saja wajib pajak PPh 21. Tujuannya untuk mengetahui apakah kamu wajib membayar PPh 21 ini.

Wajib Pajak PPh 21

berdasarkan Perdirjen PER-32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh 21, wajib pajak PPh Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21.

Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan. Secara lebih rinci peserta wajib pajak adalah sebagai berikut:

Pegawai

Sumber: Forbes.com

Wajib pajak PPh 21 yang pertama adalah pegawai. Karena, PPh 21 ini mengatur tentang pajak pendapatan, di mana biasanya pihak yang sudah memperoleh pendapatan adalah pegawai.

Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris

Selain pegawai, pihak-pihak yang termasuk wajib pajak adalah mereka yang telah pension dan mendapatkan pesangon. Termasuk juga ahli warisnya dan mereka yang mendapat Jaminan Hari Tua (JHT)

Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa,

Ternyata, selain pegawai, pihak-pihak non-pegawai pun ada yang dijadikan wajib pajak PPh 21. Akan tetapi, tidak semua non-pegawai dijadikan wajib pajak. Maka, yang termasuk dalam kategori ini meliputi:

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas

Kategori ini terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;

Seniman

Kamu juga harus tahu, menjadi seniman ternyata juga harus bayar pajak lho! Mereka yang termasuk seniman di sini diantaranya adalah pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

Olahragawan

Sumber: Beritasatu.com

Atlet atau olahragawan juga tak luput dari kewajibannya untuk membayar pajak lho! Karena, mereka sudah memperoleh pendapatan dari hasil kompetisinya.

Pemberi ilmu kepada orang lain

Kemudian, wajib pajak PPh 21 adalah mereka yang memberikan ilmu kepada orang lain. Seperti penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator

Pengarang, peneliti, dan penerjemah

Selanjutnya ada pengarang, peneliti, dan penerjemah yang termasuk ke dalam wajib pajak PPh 21.

Pemberi jasa dalam segala bidang

Jenis bidang jasa yang termasuk di sini diantaranya: teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

Agen iklan

Penyedia jasa untuk membuat dan menyiarkan iklan juga termasuk ke dalam wajib pajak PPh 21.

Pengawas atau pengelola proyek

Kamu yang bekerja sebagai pengawas atau pengelola proyek juga tidak terlepas dari PPh 21 lho! Jadi, pastikan kamu membayarnya ya!

Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara

Delivery man atau kurir, sebagai penyedia jasa pengiriman juga menjadi salah satu wajib pajak PPh 21.

Petugas penjaja barang dagangan

Kalau kamu punya pengalaman sebagai seorang penjaga stand yang menjajakan barang dagang, apakah kamu sudah pernah membayar PPh 21? Ternyata, petugas penjaja barang dagangan juga harus membayar pajak ini lho!

Petugas dinas luar asuransi

Para petugas dinas luar asuransi merupakan salah satu wajib pajak PPh 21 ini.

Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Kemudian ada distributor perusahaan yang bergerak di jasa pengiriman barang juga wajib untuk membayar pajak PPh 21 ini.

Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas

Wajib pajak pph 21 selanjutnya adalah anggota dewan komisaris atau pengawas. Akan tetapi, dewan ini tidak akan merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama

Mantan pegawai

Jika di beberapa poin sebelumnya disebutkan bahwa pensiunan masih harus membayar pajak PPh 21, tak berbeda jauh dengan mereka mantan pegawai. Syarat utamanya adalah ia masih memperoleh pendapatan dan mampu membayar sesuai ketentuan.

Wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan

Terakhir adalah mereka yang ikut terlibat di dalam suatu kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan di berbagai bidang, antara lain:

  1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  2. Kemudian, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  4. Ada juga peserta pendidikan dan pelatihan
  5. Atau peserta kegiatan lainnya.

Nah itulah daftar peserta wajib pajak PPh 21, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah tarif dari pajak PPh 21 ini.

Tarif PPh 21

Setelah memahami siapa saja wajib pajak PPh 21 yang dijelaskan di atas, maka mengetahui berapa pajak PPh 21 yang harus dibayarkan oleh peserta wajib pajak adalah hal yang penting. Wajib pajak yang dimaksudkan di sini adalah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tarif PPh 21 ini akan dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh.

Pengenaan tarif PPh bersifat progresif artinya semakin tinggi penghasilan yang Anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Berikut tarif yang didasaei pada Pasal 17 Undang-undang (UU) PPh:

  1. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000, kena 5%
  2. Untuk di atas Rp50.000.000 sampai denganRp250.000.000 kena tarif 15%
  3. Di atas Rp250.000.000sampai dengan Rp500.000.000 sebesar25%
  4. Serta di atas Rp500.000.000, tarif yang dipungut sebesar30%

Nah, setelah kamu mengetahui siapa saja wajib pajak dan tarif yang dikenakannya, sekarang kamu bisa mengetahui metode apa saja yang biasa digunakan untuk menghitung PPh 21 ini.

Metode Menghitung PPh 21

Secara garis besar, metode penghitungan PPh 21 bisa dibadi menjadi 3, yaitu:

Metode Nett dan Gross

Pertama ada metode nett, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sedangkan metode gross merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

Keunggulan Penggunaan Metode Gross

Perhitungan Gross lebih adil bagi karyawan, karena menurut Pasal 11 PP 78/2015 tentang Pengupahan,

“setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.”

Maksudnya, dengan karyawan menanggung PPh 21 terutangnya sendiri, penghasilan bruto karyawan tidak terpengaruh oleh PTKP.

Kelemahan Metode Nett

Perhitungan Nett mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari perhitungan semula.

Selain itu, semisal perusahaan akan menganggarkan kenaikan gaji, maka apakah yang perlu dipertimbangkan adalah persentase kenaikan gaji dihitung berdasarkan keseluruhan Take Home Pay?

Melihat hal ini, maka biasanya perhitungan Nett akan menyulitkan penyusunan anggaran perusahaan karena harus menghitung subsidi pajak terlebih dahulu.

Penghitungan PPh 21 Menggunakan Metode Nett VS Gross

Perbedaan metode perhitungan PPh 21 antara nett dan gross umumnya terjadi diawali dari besaran penghasilan yang semula dijanjikan kepada calon karyawan.

Perhitungan Nett

Kamu bisa melihat ilustrasinya dari tabel berikut ini:

Gaji PokokRp 3.500.000
Subsidi PajakRp 175.000Pajak PenghasilanRp 175.000
Total PendapatanRp 3.675.000Total PotonganRp 175.000
Take Home PayRp 3.500.000
  1. Dalam perhitungan nett, karyawan dijanjikan untuk mendapat penghasilan bersih dengan nominal tertentu (Rp 3.500.000).
  2. Untuk memenuhi janji tersebut, perusahaan memberikan subsidi pajak sebesar pajak penghasilan karyawan (Rp 175.000).
  3. Perusahaan sebenarnya membayar lebih (Rp 3.675.000) dari apa yang dijanjikan kepada karyawan (R. 3.500.000).
Perhitungan Gross

Kamu bisa melihat ilustrasinya dari tabel berikut ini:

Gaji PokokRp 3.500.000
Subsidi PajakPajak PenghasilanRp 175.000
Total PendapatanRp 3.500.000Total PotonganRp 175.000
Take Home PayRp 3.325.000
  1. Dalam perhitungan gross, karyawan dijanjikan untuk mendapat penghasilan kotor suatu nominal tertentu (Rp 3.500.000).
  2. Pajak penghasilan yang timbul (Rp 175.000) menjadi tanggung jawab karyawan sepenuhnya.
  3. Perusahaan cukup membayar sebesar apa yang dijanjikan kepada karyawan (Rp 3.500.000) karena tidak ada subsidi pajak penghasilan.

Metode Gross up Adalah

Terakhir ada gross up adalah sebuah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Perusahaan yang menggunakan metode ini, biasanya mereka memberikan tunjangan pajak kepada karyawan setiap bulan sebesar jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari gaji. Tunjangan itu ditambahkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang dikenai PPh 21.

Untuk itulah, orang sering menganggap bahwa metode gross up ini lebih rumit meskipun keduanya sama-sama memotong pajak dari pendapatan kotor karyawan.

Cara menghitung dengan metode gross up adalah dengan menyelesaikan 2 langkah, yaitu menghitungkan tunjangan pajak penghasilan dan kemudian menghitung potongan pajaknya. Dengan demikian, gaji karyawan dinaikkan dulu sebesar pajak penghasilan, baru kemudian dikurangi PPh 21-nya.

Rumus untuk Menghitung PPh 21 dengan Metode Gross Up Adalah

Untuk mendapatkan angka yang sama besar dengan potongan PPh 21, tunjangan pajak dihitung berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dengan mengikuti formula di dalam tabel berikut ini:

LapisanPenghasilan Kena Pajak (PKP)Tunjangan PPh 21
1Rp 0 – Rp 47.500.000(PKP setahun – 0) x 5/95 + 0
2Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000(PKP setahun – Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000
3Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000(PKP setahun – Rp 217.500.000) x 25/75 + Rp 32.500.000
4Lebih dari Rp 405.000.000(PKP setahun – Rp 405.000.000) x 30/70 + Rp 95.000.000

Misalnya, kamu ingin menggaji bersih seorang karyawan yang berstatus lajang tanpa tanggungan sebesar Rp 10.000.000, berapa tunjangan PPh 21 yang mesti diberikan perusahaan?

Berikut perhitungannya:

Gaji pokok setahun: 12 x Rp 10.000.000Rp 120.000.000
Pengurang:

Biaya jabatan setahun: 12 x 5% x Rp 10.000.000

Rp  6.000.000-
Penghasilan bersih setahunRp 114.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)Rp  54.000.000-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)Rp  60.000.000

Karena PKP setahun Rp 60.000.000, maka berlaku rumus lapisan kedua, yaitu:

Tunjangan PPh 21 = (PKP setahun – Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000

 = Rp 60.000.000 – Rp 47.500.000 x 15/85 + Rp 2.500.000

 = Rp 4.705.882

Besarnya tunjangan PPh 21 yang harus diberikan perusahaan sebulan adalah:

Rp 4.705.882 : 12 = Rp 392.157

Langkah berikutnya, masukkan tunjangan pajak itu ke dalam penghasilan bruto untuk menghitung PPh 21 karyawan. Jika benar, maka besarnya tunjangan pajak sama dengan potongan PPh 21.

Gaji pokok

Tunjangan pajak PPh 21

Rp 10.000.000

Rp   392.157+

Penghasilan brutoRp 10.392.157
Pengurangan:

Biaya jabatan: 5% x Rp 10.000.000

Rp   500.000-
Penghasilan bersihRp  9.892.157
Penghasilan bersih setahun   Rp 118.705.884
Pengurangan:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)

Rp  54.000.000-
Penghasilan Kena PajakRp  64.705.884
Tarif PPh 21 :

5% x Rp 50.000.000

15% x Rp 14.705.884

Rp 2.500.000

Rp 2.205.882+

PPh 21 terutang setahunRp 4.705.882
PPh 21 terutang sebulanRp  392.157

Dengan model penggajian ini, jika menginginkan karyawan menerima THP Rp 10.000.000, maka perusahaan harus membayar gajinya Rp 10.392.157, atau dengan menambahkan tunjangan pajak sebesar Rp 392.157 sebulan.

Tabel Hasil Akhir Penghitungan dari Metode Gross Up Adalah

GajiRp 10.000.000
Tunjangan pajakRp   392.157Pajak PPh 21Rp 392.157
Total penghasilanRp 10.392.157Total potonganRp 392.157
Gaji bersihRp 10.000.000

Nah, itulah sekilas tentang cara menghitung PPh 21, khususnya metode gross up adalah salah satu hal paling penting bagi pegawai. Karena, penghitungan PPh 21 ini sangat berpengaruh terhadap jumlah payroll yang diterima karyawan lho!

Agar lebih mudah, kamu bisa menggunakan aplikasi dari Jojonomic yaitu JojoPayroll. Melalui aplikasi ini, kamu bisa mengelola penggajian kapan saja dan di mana saja dengan sistem perhitungan payroll otomatis. Dengan demikian, kamu akan bisa mengetahui besarnya PPh 21 yang harus kamu bayarkan. Selamat mencoba!