Hal-hal yang Perlu Kamu Pahami Tentang HGU

Hak Guna Usaha atau biasa yang dikenal dengan HGU ini, mungkin sudah terdengar familiar untuk kamu. Hak Guna Usaha merupakan salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah yang diatur oleh negara.

Namun, tahukah kamu apa dasar hukum yang melatarbelakangi dan ketentuan-ketentuan dari HGU ini sendiri?

Kamu masih belum bisa menjawab pertanyaan tersebut? Tenang saja! Karena, di dalam artikel ini kami akan membahas terkait HGU secara mendalam.

Jadi, pastikan kamu scroll artikel ini sampai bawah ya!

Pengertian dan Dasar Hukum

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, HGU adalah salah satu jenis hak kepemilikan atas tanah.

Peraturan Perundangan yang mengatur terkait Hak Guna Usaha ini tercantum di dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, di mana undang-undang itu mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

Pengertian yang dimiliki oleh HGU sendiri sudah diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Selain UUPA Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah juga mengatur terkait HGU. Di mana, isi dari PP ini lebih mengatur kepada hal-hal lain terkait HGU itu sendiri.

Hal-hal yang Penting Terkait Hak Guna Usaha

Setelah kamu mengetahui tentang pengertian yang dimiliki oleh HGU, sekarang saatnya kamu memahami hal-hal penting terkait itu. Untuk itu, kamu harus tetap scroll terus artikel ini ya!

Pihak yang Bisa Memiliki HGU

Hal pertama yang harus kamu pahami terkait Hak Guna Usaha adalah terkait siapa saja sih pihak yang dapat memiliki Hak Guna Usaha?

Tidak semua orang bisa memiliki sertifikat HGU, karena hal ini sudah diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Adapun, yang dapat memiliki HGU adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Jika pemegang HGU sudah tidak memenuhi syarat sebagai WNI dan bukan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia, maka pemegang Hak Guna Usaha tersebut dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan ataumengalihkannya.

Mereka harus mengalihkannya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika tidak dilepaskan ataupun dialihkan, maka Hak Guna Usaha tersebut akan hapus dan status tanah kembali menjadi tanah negara.

Objek yang Dapat Dijadikan HGU

Masih berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1996 disebutkan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU adalah tanah negara.

Ketentuan yang harus dipatuhi, seperti yang tertulis pada Pasal (5) PP tersebut menyaratkan bahwa luas minimal lahan HGU adalah lima hektare (ha). Sementara itu, luas maksimal lahan yang diberikan Hak Guna Usaha untuk perorangan adalah 25 ha.

Jika luas tanah yang dimohonkan HGU mencapai 25 ha lebih, maka penggunaan Hak Guna Usahanya harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Perlu dicatat juga bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi, batas luas maksimum penguasaan tanah yang dapat diberikan ijin lokasi untuk Hak Guna Usaha di bidang perkebunan untuk semua komoditas.

Kecuali tebu batas maksimum untuk satu provinsi 20 ribu ha, sedangkan untuk tebu luasnya 60 ribu ha, sedangkan untuk HGU bidang tambak, luas maksimumnya dalam satu provinsi di wilayah Jawa 100 ha dan di luar Jawa 200 ha.

Pemberian Hak Guna Usaha

HGU diberikan berdasarkan Penetapan Pemerintah, yaitu dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri (yang bertanggung jawab di bidang pertanahan/agraria) atau pejabat yang ditunjuk.

Setelahnya, Hak guna usaha sudah bisa dimiliki dengan syarat sudah terdaftar di Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai peraturan yang berlaku.

Jangka Waktu Kepemilikian Hak Guna Usaha

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait jangka waktu kepemilikan HGU ini. Akan tetapi, secara garis besar adalah paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.

Berikut ini akan kami sajikan tabel perbandingan terkait jangka waktu kepemilikan Hak Guna Usaha berdasarkan peraturan yang berlaku

No Jenis Hak Jangka Waktu
UUPA PP No. 40 Tahun 1996 UU No. 25 Tahun 2007
1 Hak Guna Usaha –   Jangka waktu max 25 tahun

–   Untuk perusahaan max 35 tahun

–   Dapat diperpanjang max 25 tahun

–   Jangka waktu max 35 tahun

–   Dapat diperpanjang max 25 tahun

–   Dapat diperbaharui

Untuk kepentingan penanaman modal, perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat dilakukan sekaligus pada saat pembayaran uang pemasukan pertama kali

–   Dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun

Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa jika jangka waktu kepemilikan HGU sudah habis, pemiliknya bisa melakukan perpanjangan. Proses perpanjangan pun tidak bisa sembarangan dilakukan, lho! Adapun syarat yang harus dipatuhi untuk melakukan perpanjangann dan pembaharuannya adalah:

  1. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut
  2. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak
  3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Ketentuan Lain Terkait HGU

Meskipun masa kepemilikan hak guna usaha ini bisa diperpanjang, bukan berarti kamu tidak bisa kehilangannya, lho!

Kamu bisa kehilangan status kepemilikan HGU akibat peralihan ataupun penghapusan status kepemilikan. Lantas, bedanya seperti apa sih?

Peralihan Hak Guna Usaha

HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain melalui:

  1. jual-beli
  2. tukar-menukar
  3. penyertaan dalam modal
  4. hibah, dan
  5. pewarisan

Peralihan HGU karena jual beli wajib dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan adanya Berita Acara Lelang.

Sedangkan peralihan Hak Guna Usaha melalui pewarisan wajib dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

Penghapusan Kepemilikan HGU

Sebab-sebab hapusnya HGU diatur dalam Pasal 34 UUPA dan Pasal 17 ayat (1) PP No. 40/1996. HGU menjadi hapus karena hal-hal sebagai berikut:

  1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
  2. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena: Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14 PP No. 40/1996; dan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
  4. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
  5. Ditelantarkan;
  6. Tanahnya musnah;
  7. Pemegang HGU tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat mempunyai Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUPA.

Sebagai tambahan, ternyata adanya kepemilkan sertifikat Hak Guna Usaha ini dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Namun, Hak Tanggungan tersebut akan otomatis hapus dengan hapusnya HGU.

Syarat Memiliki Hak Guna Usaha

Nah, kamu tertarik untuk memiliki HGU atas tanah negara ini? Kamu bisa punya Hak Guna Usaha dengan mematuhi persyaratan yang berlaku.

Setiap pemberian, peralihan dan pengahapusan atas Hak Guna Usaha harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tersebut meliputi:

  1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah,
  2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, dan
  3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak.

Kewajiban yang Dimiliki oleh Seseorang yang Memiliki HGU

Ketika seseorang atau badan hukum sudah memiliki Hak Guna Usaha, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

Apa saja kewajiban yang harus mereka patuhi? Simak sebagai berikut:

  1. Membayar uang pemasukan kepada negara;
  2. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
  3. Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
  4. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan area HGU;
  5. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan
  6. Lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai pengunaan HGU;
  8. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada negara sesudah HGU tersebut hapus; dan
  9. Menyerahkan sertifikat HGU yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Bagaimana? Apakah sekarang kamu sudah lebih memahami terkait Hak Guna Usaha? HGU ini biasanya dimiliki oleh seseorang memiliki sebuah perusahaan dan ingin mengembangkan usahanya di bidang pertanian, perikanan atau peternakan.

JojoExpense

Nah, untuk membantu perusahaan dalam mengelola keuangannya, gunakanlah aplikasi JojoExpense dari Jojonomic!

Aplikasi ini akan mengizinkanmu untuk mengontrol anggaran kapan dan di mana saja. Dengan begitu, efisiensi manajemen pengeluaran perusahaan akan meningkat hingga 76%. Sangat menarik, bukan? Ayo coba demonya dan rasakan sendiri manfaatnya! Selamat mencoba!