Kebijakan Fiskal : Ketahui Lebih Lanjut tentang Pentingnya Kebijakan ini -

Kebijakan fiskal Indonesia mengacu pada kebijakan pemerintah yang bertujuan memandu perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kemudian muncul pertanyaan tentang perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Lantas, apa pengertian kebijakan fiskal dan tujuannya?

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan keadaan perekonomian dengan lebih baik dengan mengubah atau memutakhirkan pendapatan dan belanja pemerintah.Salah satu hal yang ditekankan oleh kebijakan fiskal ini adalah pengendalian terhadap pemerintah. Pengeluaran dan pendapatan atau negara / wilayah.

Jika pemerintah membutuhkan strategi kebijakan fiskal untuk mengontrol pengeluaran dan pendapatan, maka sebagai seorang pebisnis, Anda membutuhkan strategi pengelolaan keuangan yang efektif dengan menggunakan aplikasi akuntansi online, yang memudahkan, praktis, dan akurat dalam mengelola keuangan perusahaan.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Tahukah kamu bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah itu diadopsi dari bahasa asing? Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa latin, fiscus yaitu seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman romawi kuno. Kemudian, dalam bahasa inggris, fisc berarti pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang yang ada dalam kerajaan.

Jadi, fiskal ini digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan Negara atau kerajaan. Fiskal ini dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan untuk pengeluaran dengan program-program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian, dan digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian.

Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berarti berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. Maka, dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal (fiscal policy) merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keuangan berkaitan dengan urusan perpajakan atau perpajakan nasional. Kata keuangan sendiri berasal dari bahasa Latin fiscus, yang merupakan nama lembaga keuangan pertama di Roma kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Kata fisc dalam bahasa Inggris mengacu pada perbendaharaan negara atau pengaturan masuk dan keluarnya mata uang.

Keuangan digunakan untuk menggambarkan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat, dan dianggap oleh pemerintah negara bagian atau kerajaan sebagai pendapatan, dan kemudian digunakan sebagai pengeluaran untuk rencana menghasilkan pendapatan, produksi dan ekonomi nasional, dan juga sebagai alat keseimbangan dalam perekonomian.

Apa Saja Instrumen Penyusunnya?

Berdasarkan penjelasan mengenai kebijakan fiskal di atas, dapat terlihat apa saja instrumen yang menyusunnya. Hanya terdapat 2 instrumen utama penyusun fiscal policy, yakni:

Pendapatan Negara (Pajak)

Pemerintah menggunakan pajak sebagai instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Bersifat memaksa, dan tercantum dalam konstitusi, semua wajib pajak, baik perorangan maupun badan, usaha wajib memberikan kontribusi pada negara.

Pengeluaran Negara

Anggaran Pembelanjaan Negara atau yang dikenal dengan APBN merupakan kumpulan dari seluruh pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini ada banyak sekali jenisnya, mulai dari biaya untuk pembangunan infrastruktur, biaya pembangunan untuk masyarakat umum, hingga biaya untuk keperluan operasional pemerintah sendiri. Keseluruhan pengeluaran negara, termasuk pada instrument fiskal, nantinya akan ikut berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Tujuan Utama dari Penerapan Kebijakan Fiskal

Diundangkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, sasaran, indikator, dan prioritas pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal rinci adalah sebagai berikut.

Mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
Mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tingkatkan tingkat investasi.
Ciptakan berbagai peluang kerja.
Wujudkan keadilan sosial.
Sebagai bentuk distribusi dan distribusi pendapatan.
Kurangi pengangguran.
Menjaga stabilitas harga barang dan jasa serta menghindari inflasi.

Untuk menjaga agar tiap waga negara berada pada posisi perekonomian yang baik dan stabil, pemerintah selaku pemangku kebijakan wajib membuat undang-undang maupun program demi tercapainya tujuan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi perekonomian tersebut melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Kebijakan yang dibuat biasanya bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi dan harga yang stabil.

Mencapai kestabilan dan meningkatkan perekonomian nasional

Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah mencapai kestabilan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan membuat perusahaan-perusahaan berkembang dengan pesat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan yang mereka terima, kesejahteraan bangsa secara menyeluruh akan meningkat dan kestabilan ekonomi yang dicita-citakan akan tercapai.

Tahukah kamu langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut? Kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi pajak yang harus dibayar. Ketika pajak lebih rendah, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, yang cenderung meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis. Hal ini mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di sebuah negara.

Membuka kesempatan kerja

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang pasti dimiliki oleh setiap negara, tak terkecuali di Indonesia. Maka dari itu, tidak mengherankan jika penerapan kebijakan fiskal oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Karena, dengan jumlah pengangguran yang tinggi, akan meningkatkan kecenderungan untuk tidak memiliki uang untuk dibelanjakan. Hal ini akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi di sebuah negara.

Salah satu cara yang dapat dilakukan pun serupa dengan tujuan yang pertama, yakni mengurangi pajak. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, perekonomian akan terdorong dan menyebabkan perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi. Hal ini akan secara bersamaan mendorong lapangan meningkatnya lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Menjaga stabilitas harga agar terhindar dari inflasi

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan kondisi perekonomian, dengan maksud untuk menghindari inflasi. Ekonomi di sebuah negara cenderung mengikuti pola ekspansi global (booming), yang biasanya diikuti oleh perlambatan ekonomi (busts).

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi risiko ini dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan ekspansi berlebihan yang dapat berdampak buruk, seperti inflasi tinggi. Intinya, pemerintah dapat mencoba memuluskan tren boom dan bust untuk mencapai tren pertumbuhan ekonomi secara konstan yang lebih stabil.

Macam kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua (dua) yaitu berdasarkan teori dan berdasarkan besaran penerimaan dan pengeluaran:

Berbasis teori

Dari perspektif teoritis, bagaimana kebijakan fiskal memandang kebijakan tersebut secara tidak realistis. Secara teori, berbagai kebijakan fiskal tersebut adalah:

Kebijakan fungsional. Sebagai akibat tidak langsung dari pendapatan nasional, ini merupakan kebijakan yang mempertimbangkan pengeluaran anggaran dan meningkatkan kesempatan kerja pemerintah.
Kebijakan yang disengaja. Ini adalah kebijakan fiskal yang dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dengan sengaja memanipulasi anggaran belanja dengan mengubah pajak atau mengubah belanja pemerintah. Kebijakan fiskal ini memiliki tiga bentuk berikut:
Ubah sistem pengumpulan pajak. Secara bersamaan melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan dan sistem perpajakan.
Kebijakan kecelakaan. Strategi ini bertujuan untuk mengontrol kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu berfluktuasi. Dalam kondisi terpuruk, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang terjadi. Pada saat yang sama, dalam kasus inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal tak terduga adalah pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan suku bunga minimum, dan asuransi pengangguran.

Menurut jumlah pemasukan dan pengeluaran

Seimbangkan kebijakan fiskal. Kebija-kan fiskal yang seimbang adalah kebijakan yang menyamakan jumlah pendapatan dan pengeluaran. Salah satu keuntungan dari kebija-kan fiskal yang berimbang adalah bahwa negara tidak perlu meminjam uang dari dalam atau luar negeri. Pada saat yang sama, kerugiannya adalah jika perekonomian BUMN berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, maka keadaan ekonomi tersebut akan terpuruk.
Kebijakan surplus fiskal. yang mana jumlah penerimaan harus sedikit lebih tinggi dari total pengeluaran. Ini merupakan salah satu cara untuk menghindari inflasi.
Kebijakan defisit fiskal. Artinya jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah pengeluaran. Beberapa keuntungan dari kebija-kan fiskal ini adalah dapat mengatasi keterpurukan dan depresi pertumbuhan ekonomi. Adapun kekurangannya, APBN selalu kekurangan.
Kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis adalah kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal berimbang, hanya saja ditambahkan improvisasi, yaitu jumlahnya sama, tetapi seiring berjalannya waktu, skala keduanya akan meningkat. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan pemerintah yang semakin meningkat.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Sejalan dengan tujuan yang dikehendaki, kebija-kan fiskal juga memiliki fungsi-fungsi yang saling melengkapi satu sama lain. Hanya terdapat 2 fungsi utama dari kebija-kan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan aktivitas investasi.

Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Fungsi pertama dari adanya penerapan fiscal policy adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud di sini bukan hanya sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya alam. Tanpa adanya dua komponen ini, maka aktivitas ekonomi suatu negara akan terancam. Dengan adanya fiscal policy, maka kedua sumber daya tersebut akan menjadi lebih seimbang dan optimal dalam penggunaannya.

Mengoptimalkan Aktivitas Investasi

Fungsi selanjutnya, yaitu untuk mengoptimalkan aktivasi investasi yang merupakan salah satu sumber pemasukan bagi devisa negara. Tentunya hal ini akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan negara, karena saling menguntungkan antara pengusaha dan investor. Dengan adanya kebijakan ini, maka para pemilik modal mendapatkan peluang besar dalam menginvestasikan modalnya. Hal ini akan secara otomatis menambah devisa yang berarti akan meningkatkan perekonomian di suatu negara.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Fiscal policy yang akan dibahas selanjutnya adalah dari jenis-jenis kebijakannya. Pada dasarnya, kebija-kan fiskal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu menurut teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini, yuk!

1. Kebijakan fiskal dari segi teori

Jenis kebija-kan fiskal yang pertama, dapat dilihat dari sisi teoritisnya, Terdapat 3 macam kebija-kan dari segi teori yang akan dijelaskan lebih lanjut pada poin-poin di bawah ini:

Kebijakan fiskal fungsional

Merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah. Biasanya dapat ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutamanya guna meningkatkan kesempatan kerja.

Kebijakan fiskal yang disengaja

Fiscal policy jenis ini dilakukan dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Pada pelaksanaannya, kamu perlu tahu nih, bahwa terdapat 3 bentuk di dalamnya. Pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Serta, yang terakhir, membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah atau sistem pemungutan pajaknya. Kebijakan ini dibuat guna mengatasi berbagai masalah ekonomi secara nasional.

Kebijakan fiskal yang tidak disengaja

Terakhir, ada fiskal yang tidak disengaja, yang biasanya digunakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebija-kan fiskal tak disengaja ini misalnya proposal, pajak progresif, kebija-kan harga minimum dan asuransi pengangguran.

2. Kebijakan Fiskal dari Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

Jenis fiscal policy yang kedua dapat dilihat dari jumlah penerimaan dan pengeluaran dari sebuah negara. Pada pelaksanaannya, kebija-kan fiskal jenis ini, dapat dibedakan menjadi 4 macam, yang akan dijelaskan berikut ini:

Kebijakan Fiskal Seimbang

Merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Kebijakan ini memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan adalah negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana, baik dari dalam maupun luar negeri. Di sisi lainnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

Kebijakan Fiskal Surplus

Pada kebijakan ini, pemerintah harus mampu membuat jumlah pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pada neraca keuangan negara. Kebijakan ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menghindari inflasi, karena akan mampu menekan harga yang beredar di masyarakat.

Kebijakan Fiskal Defisit

Selanjutnya, untuk kebijakan defisit, pelaksanaannya berlawanan dengan kebijakan surplus. Kebijakan ini juga memiliki dampak positif dan negatifnya sendiri. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkannya adalah sebuah negara akan selalu dalam keadaan defisit.

Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis terakhir dari fiscal policy ini dilihat dari jumlah penerimaan dan pengeluarannya adalah fiskal dinamis. Manfaat dari penerapan kebijakan ini adalah mampu menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.

Bagaimana Contoh Penerapan Kebijakan Fiskal

Setelah mengetahui beberapa hal penting terkait fiscal policy, untuk lebih memantapkan pengetahuanmu, akan diberikan contoh-contoh penerapannya. Terdapat banyak sekali contoh kebija-kan fiskal yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, akan diperlihatkan beberapa contoh kebijakan tersebut:

Contoh kebijakan pertama yang pernah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menaikkan harga pajak. Kebijakan ini dibuat dengan maksud menambah pendapatan negara, untuk mencapai kestabilan perekonomian di Indonesia.
Pemerintah mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara asing. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk pembangunan sarana infrastruktur yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di sebuah negara.
Pemerintah mewajibkan masyarakat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menambah wajib pajak. Ini diterapkan untuk memudahkan warga negara dalam membayar pajak. Tujuannya agar pajak dapat dibayarkan secara tepat waktu dan tidak menghambat proses pembangunan sebuah negara yang bersumber dari pajak.
Mengelola anggaran dengan mengurangi pembelajaan negara dan atau menaikkan pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Adanya kebijakan ini bertujuan agar perekonomian menjadi lebih stabil.

Bagaimana? Apakah, dengan artikel ini, kamu menjadi lebih paham mengenai kebijakan fiskal? Bisa disimpulkan, bahwa salah satu cara mendukung pendapatan negara dengan baik adalah dengan membayar pajak sesuai dengan yang diwajibkan kepada kita. Baik secara individu ataupun perusahaan, kita semua wajib membayar pajak. Jika kamu mengelola perusahaan, untuk memudahkanmu menghitung pajak atas karyawanmu, gunakanlah aplikasi JojoPayroll. Dengan sistem penggajian yang terotomatisasi dan tersimpan dengan aman secara digital, kamu tidak perlu lagi pusing mengurus semuanya secara manual. Yuk, kita mulai beralih ke solusi digital!