Pajak Penghasilan Badan: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Setiap perusahaan atau badan usaha pastinya ingin mendapatkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya, baik itu setiap bulan maupun setiap tahun, kan?

Nah, ketika suatu perusahaan atau bisnis mendapatkan keuntungan atau tambahan kemampuan ekonomis, mereka wajib membayar pajak yang disebut Pajak Penghasilan Badan kepada pemerintah dengan jumlah tertentu. Hal ini supaya setiap warga negara membayarkan kewajibannya dan terbebas dari segala masalah saat melakukan bisnisnya.

Karena itu, kamu wajib tahu nih apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan badan beserta jenis pasal dan cara menghitungnya. Yuk, cari tahu semuanya dibawah ini bersama-sama!

Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Pajak Penghasilan Badan (PPhB) adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Nah, biasanya seluruh badan usaha di Indonesia baik yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan ini.

Pajak penghasilan badan dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dan badan usaha yang diterima selama satu tahun pajak. Tapi, selain perseorangan, pajak ini juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa yang menjadi bisnisnya.

Tapi, ada juga lho pihak-pihak yang dikecualikan atau tidak harus membayar pajak jenis ini, yaitu:

  • Badan perwakilan negara asing,
  • Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut,
  • Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota, dan
  • Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;
    1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang,
    2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, dan
    3. Penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.

Jenis Pajak Penghasilan Badan

Dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ada beberapa jenis pajak penghasilan badan yang dikenakan kepada Wajib Pajak, yaitu :

Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu. Saat kamu memiliki badan usaha, maka kamu telah menjadi Wajib Pajak Penghasilan Badan yang berprofesi sebagai pengusaha. Karena itu, ada sejumlah pajak yang harus  kamu bayarkan.

Jenis pajak yang wajib kamu bayarkan tersebut biasanya tertera pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Wajib Pajak yang bisa dikenakan Pajak Penghasilan Badan Pasal 15 diantaranya:

  • Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional,
  • Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri,
  • Perusahaan asuransi luar negeri,
  • Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi,
  • Perusahaan dagang asing, dan
  • Perusahaan investor dalam bentuk BOT (build, operate, and transfer)

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Hal ini karena pajak penghasilan badan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau karyawan dan harus dibayar setiap bulannya.

Perusahaan mengelola pemungutan pajak dengan memotong langsung penghasilan para karyawan dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi. Sehingga para pekerja tidak perlu membayarkan sendiri jenis pajak ini.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. Pihak pemungut tersebut terdiri dari:

  • Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
  • Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
  • Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan  Pasal 23 ini merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak. Saat transaksinya meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain, yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan yang didapatkan.

Tarif 15% dari jumlah bruto ini terdiri dari:

  • Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan final.
  • Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.

Tarif 2% dari jumlah bruto terdiri atas:

  • Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan.
  • Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
  • Imbalan jasa lainnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 ini merupakan angsuran pajak dan bisa dihitung dari jumlah Pajak Penghasilan terutang, menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri,  yang boleh dikreditkan oleh Wajib Pajak.

Contoh dan Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Berikut ini rumus dan contoh cara menghitung pajak penghasilan badan yang harus kamu ketahui:

Pada tahun 2018, PT Maju Bersama memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp 2 Miliar. Maka besar pajak penghasilan PT Maju Bersama yaitu:

50% x 25% x Rp5 Miliar = Rp625 juta

Tapi, ternyata selama periode tahun 2018, PT Maju Bersama telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp100 juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp200 juta. Maka, pajak penghasilan terutang PT Maju Bersama adalah :

Rp 625 juta – Rp 100 juta – Rp 200 juta = Rp 325 juta

Rp 325 Juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT Maju Bersama ke kas negara atas penghasilan Badan Usaha di tahun 2018.

Karena itu, jumlah diatas merupakan sisa pajak yang dibayar PT Maju Bersama ke Kas Negara atas pajak penghasilan badan usaha di tahun 2018. Pajak ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat terlebih dahulu.

NoKeteranganJumlah
1Penghasilan Kotor2.000.000.000
2Kredit Pajak PPh 21100.000.000
3Kredit Pajak PPh 23200.000.000
4Pajak Penghasilan Badan (50% x 25% Rp2 Miliar)625.000.000
5Pajak Penghasilan Terutang ((4)-(2)-(3))325.000.000

Hal yang perlu diingat bahwa pajak menjadi suatu kewajiban bagi seluruh warga negara. Tapi terkadang, masih saja banyak orang yang enggan atau lupa membayarnya. Karena itu, sebagai warga negara yang baik, kamu harus rutin membayar pajak penghasilan badan ini ya.

Supaya perusahaanmu menjadi Wajib Pajak yang taat, salah satu caranya adalah dengan pengelolaan keuangan yang baik. Agar saat akan bayar, perusahaanmu memiliki dananya.

Nah, untuk mempermudah kamu mengatur pengeluaran dan pencatatan keuangan, yuk gunakan aplikasi JojoExpense dari Jojonomic ini! Kamu tidak perlu ribet lagi mencatatrus keuangan perusahaanmu, dan lebih menghemat waktu serta biaya kamu. Sehingga kamu bisa lebih produktif dengan sistem otomatisnya! Bisa kamu cek di gadget kamu setiap saat juga lho. Sangat praktis, kan?