Jangan Sedih jika Kamu Diberikan Pemutusan Hubungan Kerja

Seseorang yang bekerja, tentu tidak ingin merasakan sebuah pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, tidak menutup kemungkinan, kebijakan ini perlu dilakukan, demi keberlangsungan kehidupan perusahaan yang lebih stabil. Untuk itu, kamu tetap perlu mengenal tentang PHK ini, dimulai dari pengertian, alasan dan kompensasi (hak) yang diperoleh, hingga pihak yang tidak boleh di-PHK. Oleh karena itu, pada artikel ini kami akan membahas terkait hal tersebut, dan dijamin kamu akan mempeoleh informasi menarik terkait PHK. Langsung saja, yuk kita bahas satu persatu!

Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Apa yang paling melekat di dirimu mengenai pemutusan hubungan kerja? Kesan apa yang didapat terkait dengan istilah ini? Mungkin sebagian besar dari kamu memiliki kesan yang buruk terhadap PHK. Nah, untuk itu, kami akan memberikan sedikit gambaran terkait PHK itu sendiri. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak.

Jadi, PHK ini tidak terjadi hanya karena keputusan satu pihak saja lho! Ternyata terdapat alasan-alasan lain yang melatarbelakanginya. Apa aja sih kira-kira yang menjadi alasan? Langsung aja, yuk kita bahas penjelasannya berikut ini!

Alasan-alasan PHK

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, pihak perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi seperti di bawah ini:

Pengunduran Diri Secara Baik-Baik Atas Kemauan Sendiri

Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapat uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2. Selain itu, pihak yang bersangkutan juga tidak berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3. Akan tetapi, pihak yang mengajukan resign tetap berhak mendapatkan uang penggantian hak sebanyak 1 kali yang sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4.

Apabila seorang karyawan mengundurkan diri secara mendadak tanpa mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku (diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri), maka pekerja tersebut hanya mendapatkan uang penggantian hak. Namun jika mereka mengikuti prosedur, akan mendapatkan uang pisah yang besar nilainya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan.

Pengunduran Diri Secara Tertulis Atas Kemauan Sendiri Karena Berakhirnya Hubungan Kerja

Selanjutnya, bagi pekerja kontrak yang mengundurkan diri karena masa kontrak berakhir, masih berdasarkan ketentuan di pasal 154 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3, maka pekerja tersebut tidak mendapatkan uang pesangon dan uang pisah. Namun, sama seperti sebelumnya, mereka berhak mendapatkan uang atas penggantian hak sesuai ketentuan pada pasal 156 ayat 4.

Pengunduran Diri Karena Mencapai Usia Pensiun

Mengenai batasan usia pensiun perlu disepakati antara pengusaha dan pekerja dan dituangkan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Batasan usia pensiun yang dimaksud adalah penentuan usia berdasarkan usia kelahiran dan berdasarkan jumlah tahun masa kerja. Berikut akan dijelaskan juga contoh dari alasan PHK ini, agar kamu semakin paham.

Seseorang pekerja dikatakan pensiun apabila sudah mencapai usia 55. Apabila seorang pekerja sudah mencapai usia 55 tahun maka secara otomatis dikategorikan pensiun walaupun masa kerjanya belum mencapai 25 tahun. Tetapi sebaliknya, walaupun usianya belum mencapai 55 tahun tetapi lama masa kerja sudah mencapai 25 tahun berturut-turut di perusahaan yang sama maka pekerja tersebut dikategorikan pensiun. Apa pun kategori pensiunnya, pekerja tersebut berhak mendapat uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4. Namun, pekerja yang melakukan PHK dengan alasan ini tidak berhak mendapat uang pisah

Pekerja Melakukan Kesalahan Berat

Alasan selanjutnya adalah ketika pekerja di sebuah perusahaan melakukan kesalahan yang fatal. Jika hal ini sampai terjadi, maka perusahaan berhak memutuskan hubungan kerja sebelah pihak tanpa persetujuan pegawai terkait. Lalu, kira-kira kesalahan apa saja sih yang termasuk dalam kategori kesalahan berat?

  • Pekerja telah melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik perusahan.
  • Selanjutnya jika pekerja memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahan.
  • Mabuk, minum – minuman keras, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, dilingkungan kerja yang dilakukan oleh pekerja.
  • Melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan kerja.
  • Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi, teman sekerja atau perusahaan dilingkungan kerja.
  • Membujuk teman sekerja atau perusahaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.
  • Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
  • Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau perusahaan dalam keadaan bahaya ditempat kerja.
  • Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
  • Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya berdasarkan kesalahan berat hanya dapat memperoleh uang pengganti hak. Sedangkan bagi pekerja yang tugas dan fungsi tidak mewakili kepentingan perusahaan secara langsung, selain memperoleh uang pengganti, juga diberikan uang pisah. Besarnya uang tersebut, telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Pekerja Ditahan Pihak Berwajib

Selanjutnya, perusahaan juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja setelah 6 (enam) bulan tidak melakukan pekerjaan yang disebabkan masih dalam proses pidana. Dalam ketentuan, perusahaan wajib membayar kepada pekerja atau buruh uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ditambah uang pengganti hak. 

Perusahaan Mengalami Kerugian

Apabila perusahaan bangkrut dan ditutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja. Dengan syarat, mereka harus membuktikan kerugian tersebut dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Serta, perusahaan wajib memberikan uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan dan uang pengganti hak.

Pekerja Mangkir Bekerja Secara Berkelanjutan

Alasan berikutnya, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja apabila karyawan tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti yang sah meskipun telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis oleh perusahaan (Surat Peringatan/SP). Dalam situasi seperti ini, pekerja dianggap telah mengundurkan diri. Keterangan dan bukti yang sah yang menunjukkan alasan pekerja tidak masuk, harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja masuk kerja dan untuk panggilan patut diartikan bahwa panggilan dengan tenggang waktu paling lama 3 hari kerja dengan di alamatkan pada alamat pekerja yang bersangkutan atau alamat yang dicatatkan pada perusahaan.

Pekerja yang di-PHK akibat mangkir, berhak menerima uang pengganti hak dan uang pisah yang besarnya dalam pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan dan PKB.

Pekerja Meninggal Dunia

Hubungan kerja otomatis akan berakhir ketika pekerja meninggal dunia. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan uang yang besarnya 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak.

Pekerja Melakukan Pelanggaran

Di dalam hubungan kerja ada suatu ikatan antara pekerja dengan perusahaan yang berupa perjanjian kerja, peraturan perusahaan,dan PKB yang dibuat oleh perusahaan atau secara bersama-sama antara pekerja, yang isinya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan syarat-syarat kerja. Perjanjian ini harus disetujui oleh masing-masing pihak dan diharapkan didalam implementasinya tidak dilanggar oleh salah satu pihak.

Pelanggaran terhadap perjanjian yang ada tentunya ada sangsi yang berupa teguran lisan atau surat tertulis, sampai ada juga yang berupa surat peringatan. Sedang untuk surat peringatan tertulis dapat dibuat surat peringatan ke I, ke II, sampai ke III. Masing-masing berlakunya surat peringatan selam 6 bulan sehingga apabila pekerja sudah diberi peringatan sampai 3 kali berturut-turut, maka berdasarkan peraturan yang ada, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam kasus ini, perusahaan tetap berkewajiban memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan dan uang pengganti hak yang besarnya ditentukan dalam peraturan yang ada. 

Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan atau Perubahan Kepemilikan

Alasan selanjutnya ada perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan sebuah perusahaan. Maka, pekerja yang diakhiri hubungan kerjanya karena alasan tersebut di atas harus dihadapkan pada ketentuan di bawah ini:

Pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya, pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali sesuai pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan tidak berhak mendapatkan uang pisah.

Perusahaan tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya maka bagi pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan tidak berhak mendapat uang pisah.

Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi

Efisensi merupakan salah satu hal paling krusial di perusahaan. Oleh karena itu, alasan ini kerap kali menjadi salah satu momok menakutkan bagi pekerja, karena biasanya, PHK kerap kali terjadi karena alasan ini. Bagi pekerja yang mengakhiri hubungan kerjanya karena efisiensi maka pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4 tetapi tidak berhak mendapatkan uang pisah.

Hak yang Diperoleh Pegawai yang Terkena PHK

Bagian selanjutnya yang akan dibahas mengenai pengenalan PHK adalah hak apa saja yang akan didapatkan oleh karyawan. Mungkin pada poin sebelumuya sudah sedikit disinggung mengenai hak yang akan didapat oleh pekerja. Namun, untuk lebih jelasnya akan dibahas pada sub bagian di bawah ini. Berdasarkan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa apabila terjadi PHK pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja.

Perhitungan Uang Pesangon

Perhitungan uanga pesangon yang seharusnya diterima oleh pekerja ditetapkan sebagai berikut:

  1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
  2. Untuk masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
  3. Sedangkan untuk masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
  4. Kemudian, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
  5. Selanjutnya masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
  6. Bagi mereka dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
  7. Pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
  8. Bekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang darai 8 tahun, 8 bulan upah;
  9. Terakhir, dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja

Lalu, untuk perhitungan uang penghargaan masa kerja yang seharusnya diterima oleh pekerja  ditetapkan sebagai berikut:

  1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
  2. Memiliki masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
  3. Bekerja dengan waktu 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
  4. Kemudian dengan masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
  5. Dengan masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
  6. Sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
  7. Kemudian, mereka dengan masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
  8. Terakhir, masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

Uang Penggantian Hak

Kemudian untuk uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja meliputi:

  1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja diterima bekerja;
  3. Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pihak yang Tidak Boleh Dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja

Tahukah kamu ternyata PHK ini juga tidak boleh mem-PHK sembarang pihak? Nah, setelah di bagian sebelumnya dibahas tentang alasan dan hak yang harus diperoleh pekerja terkait PHK, maka sekarang mari kita bahas tentang mereka yang tidak boleh di-PHK. Kami memberikan informasi ini, supaya ketika kamu memiliki perusahaan sendiri tidak sembarangan ketika memberikan keputusan untuk mem-PHK karyawanmu. Langsung aja yuk, kita lihat bersama!

  1. Pekerja yang sakit menurut keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan secara terus menerus,
  2. Lalu, untuk pekerja yang sedang memenuhi kewajiban terhadap negara.
  3. Kemudian, jika pekerja menjalankan ibadah sesuai agamanya.
  4. Adanya pekerja yang menikah
  5. Terdapat perlakuan khusus untuk pekerja perempuan yang hamil, melahirkan, menggugurkan kandungan atau menyusui bayi.
  6. Kemudian, untuk pekerja yang mempunyai ikatan perkawinan atau pertalian darah dengan pekerja lain di dalam satu perusahaan. Terkecuali disebutlkan dalam peraturan perusahaan.
  7. Selanjutnya, jika ada pekerja yang melakukan kegiatan yang terkait dengan serikat buruh di luar jam kerja.
  8. Perbedaanpaham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau satsu perkawinan.
  9. Terakhir jika pekerja sakit atau cacat tetap akibat dari kecelakaan kerja.

Jika pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan alasan-alasan di atas maka pengusaha wajib memperkerjakan kembali karena batal demi hukum. Jadi, kamu tidak bisa asal dalam memberikan putusan PHK ya! Selain itu, sebagai pekerja, kamu jadi bisa mempertahankan hak-hak jika perusahaan tempatmu bekerja melakukan tindakan di luar ketentuan yang berlaku.

Nah, setelah mengetahui beberapa informasi penting, apakah sekarang kamu jadi lebih paham terkait PHK? Terlihat bahwa salah satu alasan yang paling banyak digunakan perusahaan untuk mem-PHK karyawannya adalah karena para pekerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Untuk meminimalisir hal itu, kamu bisa menggunakan aplikasi JojoTimes lho! Dengan aplikasi ini, kamu bisa melakukan absensi di mana pun tanpa harus ke kantor. Dengan begitu, kamu tidak perlu bingung dengan absensimu yang kosong dan khawatir akan terkena PHK deh! Sangat efektif dan eisien untuk kamu yang lebih sering menghabiskan waktu bekerja di luar kantor!