Kebijakan Moneter; Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Contoh

Tahun 1998 Indonesia menghadapi kondisi sistem keuangan yang sulit. Terjadi banyak kerusuhan dan krisis moneter. Kamu mungkin dulu juga menjadi bagian yang merasakannya. Saat krisis moneter, nilai tukar rupiah jatuh dan menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Berangkat dari peristiwa tersebut, mestinya Indonesia bisa belajar dan memperbaikinya, salah satunya dengan kebijakan moneter.

Oops! We could not locate your form.

Melalui ini, diharapkan sistem keuangan suatu negara dapat stabil dan baik. Tapi sebelumnya, apa kamu tahu maksud dari kebijakan moneter? Untuk lebih jelasnya, kita akan coba membahasnya!

Pengertian Kebijakan Moneter

Pertama, artikel ini akan kita buka dengan pengertian terkait kebijakan ini. Dalam buku terkait Ekonomi Pembangunan dijelaskan, bahwa kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia, untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli di suatu negara.

Jika kita coba artikan satu persatu, kebijakan berasal dari kata bijak, yang ditambahkan imbuhan ke dan an. Maka artinya adalah kepandaian atau kemahiran. Sedangkan moneter, artinya keuangan atau mengenai sistem keuangan. Maka kebijakan ini dapat diartikan sebagai kemahiran mengenai sistem keuangan.

Ada beberapa instrumen yang menjadi tolak ukur kestabilan kebijakan moneter. Keberhasilan kebijakan ini biasanya dapat diukur melalui peningkatan lapangan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan harga jual beli suatu barang.

Ada dua jenis kebijakan yang akan kita bahas, di antaranya:

Kebijakan Moneter Ekspansif

Moneter ekspansif atau yang disebut juga dengan monetary expansive policy, merupakan kebijakan yang diambil untuk  meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kebijakan ini biasa diambil ketika kondisi ekonomi tengah dalam kondisi resesi atau depresi. Ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar atau easy money policy.

Kebijakan Moneter Kontraktif

Jika kebiajkan moneter ekspansif adalah kebijakan untuk menambah peredaran uang, beda dengan kebijakan kontraktif. Maka, kebijakan ini adalah kebalikannya, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Keputusan untuk melakukan kebijakan moneter kontraktif ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini, disebut juga dengan kebjakan uang ketat.

Perbedan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Sebelumnya, kamu mungkin pernah dengar kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tentunya memiliki perbedaan. Berikut akan kita bahas perbedaan antar keduanya.

Jika kebijakan moneter berlaku dengan megawasi jumlah uang yang beredar, maka kebijakan fiskal merupakan implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengatur keuangan negara.

Kebijakan ini lebih menekankan pada pengalokasian dan penerimaan keuangan negara. Khususnya pada hal pajak, contohnya adalah tinggi dan rendahnya pajak, dan pembebasan pajak. Hal ini ditujukan untuk kepentingan nasional.

Tujuan Kebijakan Moneter

Suatu hal dilakukan pasti dengan latar belakang tertentu dan untuk tujuan tertentu. Kebijakan moneter memiliki tujuan yang perlu kamu ketahui, agar pengetahuanmu tentang ini lebih lengkap. Setidaknya ada empat tujuan, yaitu:

Menjaga Stabilitas Ekonomi

Tujuan pertama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Stabilitas pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Atau dalam kata lain, uang yang beredar sesuai dengan ketersediaan barang atau jasa di suatu negara.

Menjaga Stabilitas Harga

Hal yang sering dihubungkan dengan kebijakan moneter adalah jumlah uang beredar dan ketersediaan antara barang dan jasa. Ketika uang, barang dan jasa saling berhubungan, maka akan muncullah harga. Harga tersebut yang butuh dijaga kestabilannya.

Meningkatkan Kesempatan Kerja

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kebijakan ini akan berkaitan dengan peredaran uang dan ketersediaan barang atau jasa, yang berlanjut pada kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi. Maka, kebijakan moneter yang baik juga akan kondisi ekonomi baik, dan nilai investasi meningkat. Saat nilai investasi meningkat, maka kesempatan kerja akan terbuka lebar.

Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran

Jika suatu negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan lebih murah, sehingga nantinya akan memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Selanjutnya akan bisa memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan.

Instrumen Kebijakan Moneter

Adanya kebijakan ini, tentunya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah kita bahas sebelumnya. Kebijakan moneter yang stabil dan berdampak baik pada kondisi ekonomi negara adalah salah satu yang harus dicapai. Untuk mengetahui kestabilan dan keberhasilan tersebut, ada beberapa instrumen yang perlu kita ketahui untuk mengukur keberhasilan tujuan kebijakan tersebut.

Kebijakan Operasi Pasar Terbuka

Perlu kamu ketahui, kebijakan operasi pasar terbuka disebut juga dengan open market operation. Pada dasarnya, kebijakan ini diambil Bank Sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Keputusan ini dilakukan Bank Sentral dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan membeli surat berharga di pasar modal.

Kebijakan Diskonto

Tidak jauh beda dengan kebijakan sebelumnya, yaitu dengan menambah dan mengurangi peredaran uang. Namun dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral merasa akan ada inflasi atau jumlah uang yang beredar lebih besar dari kebutuhan, maka Bank Sentral akan menaikkan suku bunga untuk mengatasinya.

Kebijakan Cadangan Kas

Instrumen yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas, yaitu kebijakan yang dapat diambil oleh Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Nantinya akan ada presentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan.

Kebijakan Kredit Ketat

Selanjutnya adalah kebijakan kredit ketat, yaitu kebijakan untuk mengawasi jumlah uang yang beredar. Ada syarat pelaksannan kebijakan ini, yaitu dengan 5C, character, capability, collateral, capital, and condition of economy.

Kebijakan Dorongan Moral

Untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar, Bank Sentral bisa saja melakukannya dengan berbagai pengumuman, pidato dan edaran yang diberikan kepada bank umum dan pelaku moneter. Isi pidato atau edarannya beragam, bisa berupa himbauan untuk membatasi peminjaman, dan lainnya.

Perkembangan kebijakan moneter saat krisis ekonomi di Indonesia

Indonesia telah mengalami jatuh-bangun perekonomian dari masa ke masa sejak 72 tahun silam. Kondisi terpuruk semacam ini dikenal sebagai krisis ekonomi. Diketahui, pada tahun 1998 lalu, Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi paling parah.

Tentu saja ada beberapa langkah yang patut dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan negara dalam kondisi seperti itu. Salah satu yang paling dikenal adalah memperbaiki kebijakan moneter.

Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1945-1950

Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia sempat mengalami inflasi atau kenaikan harga barang yang sangat tinggi. Pasalnya, kondisi mata uang Indonesia yang berlaku saat itu menjadi tak terkendali. Salah satu penyebab inflasi ini adalah belum adanya mata uang tunggal yang berlaku. Perlu kamu ketahui, saat itu ada tiga mata uang yang digunakan di Indonesia sehingga menyebabkan jumlah uang yang beredar sangat banyak dan memicu terjadinya inflasi.

Pemerintah pun mau tak mau menerapkan beberapa kebijakan moneter untuk menanggulangi krisis tersebut. Di antaranya adalah melakukan kegiatan diplomasi beras ke India sekaligus membentuk planning board untuk menanggulangi dampak dari inflasi.

Bukan hanya itu saja, pemerintah Indonesia juga menerbitkan ORI atau Oeang Republik Indonesia supaya hanya ada satu mata uang resmi. Selain itu, ditetapkan juga kasimo plan sebagai upaya swasembada pangan.

Masa demokrasi liberal pada tahun 1950-1957

Pada masa ini, seluruh kegiatan ekonomi Indonesia yang belum lama merdeka dan masih lemah ekonominya diserahkan kepada rakyat. Banyak usaha kecil yang mati karena tak mampu bertahan di antara ketatnya persaingan usaha. Salah satu upaya yang diambil untuk menanggulangi kondisi tersebut adalah penetapan Gunting Syafruddin untuk memotong nilai NICA dan de Javasche Bank menjadi setengahnya saja yang berlaku.

Saat itu, pecahan Rp 5 ke atas sengaja dipangkas menjadi dua bagian. Guntingan bagian kiri berlaku sebagai alat pembayaran sah yang memiliki nilai setengah dari nilai semula. Sementara bagian kanan tidak berlaku sebagai alat pembayaran apapun.

Bukan itu saja, pemerintah Indonesia juga melakukan nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan menetapkan sistem ekonomi Ali Baba guna membangun kerjasama antara pengusaha asing dan pengusaha dalam negeri.

Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1967

Siapa sangka, inflasi terus terjadi hingga masa demokrasi terpimpin di tahun 1959-1967. Sejak dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959, beragam upaya terus dilakukan demi menekan inflasi yang semakin hari semakin melambung. Namun sayangnya, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Pemerintah Indonesia pun akhirnya melakukan upaya lain, yaitu devaluasi nilai rupiah. Diketahui, devaluasi merupakan penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Saat itu, rupiah sempat didevaluasi dari Rp 11.40 per 1 USD menjadi Rp 45 per 1 USD.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan sanering yang merupakan upaya pembatasan daya beli masyarakat. Cara yang dilakukan adalah memotong nilai uang tanpa menurunkan harga komoditas di pasar.

Misalnya, pemerintah Indonesia melakukan sanering dari Rp 5.000.000 menjadi Rp 500.000. Namun, harga beras tetap sebesar Rp 5.000/kg. Dengan kata lain, hal ini membatasi kemampuan masyarakat dalam membeli suatu barang di pasaran. Pada saat itu, ekspektasi dan realita devaluasi tidak berjalan sesuai rencana sehingga inflasi yang terjadi pun semakin parah.

Masa demokrasi pancasila

Pada era satu ini, kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan cadangan wajib minimum dari 3% menjadi 5%. Melalui peningkatan cadangan minimum ini, maka porsi tabungan yang bisa dipinjamkan kepada masyarakat pun jelas berkurang.

Peningkatan cadangan wajib minimum ini ternyata mampu memperlambat laju inflasi sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat mulai berkurang secara perlahan.

Kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mengatasi dampak pandemi

Perlu kamu ketahui, Bank Indonesia telah mengumumkan lima kebijakan moneter untuk melawan dampak pandemi akibat penyebaran virus corona yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kebijakan ini diputuskan tepat setelah pemerintah mengonfirmasi kasus pertama penularan virus corona di Tanah Air.

Sejak saat itu, pihak Bank Indonesia terus memantau perkembangan virus corona dan pengaruhnya ke berbagai sektor penting. Mulai dari pasar keuangan, pariwisata, perdagangan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, Bank Indonesia akhirnya menjalankan lima kebijakan moneter demi menangkal dampak virus corona di Indonesia yang terdiri dari:

Meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan

Triple intervention dilakukan oleh Bank Indonesia supaya nilai tukar rupiah bergerak stabil sesuai fundamental dan mengikuti pasar. Strategi intervensi tersebut ada di pasar spot, pembelian SBN dari pasar sekunder, dan domestic non-delivery forward (DNDF).

Pada dasarnya, intensitas intervensi ini sengaja dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pasar. Sebab, Bank Indonesia akan selalu ada di pasar demi menjaga sekaligus mengawasi seluruh kegiatan yang berlangsung di dalamnya.

Menurunkan rasio giro wajib minimum (GWM)

Upaya kedua dari Bank Indonesia yang berikutnya adalah menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM valuta asing bank-bank umum konvensional. Awalnya, rasio GWM ini berada di angka 8% dari DPK dan diturunkan menjadi 4% dari DPK.

Dari kebijakan yang diberlakukan sejak 16 Maret 2020 ini, Bank Indonesia memperkirakan penurunan GWM valas akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan sekitar 3,2 miliar USD. Dengan demikian, harapan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah pun semakin tinggi. Selain itu, kebijakan moneter semacam ini justru mempermudah perbankan untuk memasok pasar valas di Indonesia.

Menurunkan GWM rupiah

Kebijakan moneter selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi dampak pandemi adalah menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada pihak perbankan. Terutama, pada pihak perbankan yang melakukan kegiatan ekspor-impor.

Setelah terjadinya pandemi, para eksportir maupun importir jelas kesulitan melakukan berbagai kegiatan bisnisnya. Melalui penurunan GWM rupiah ini, Bank Indonesia mengharapkan kegiatan ekspor-impor yang dilakukan para pengusaha di Indonesia bisa lebih mudah dengan biaya jauh lebih murah.

Memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah memperluas cakupan underlying transaksi bagi para investor asing untuk melindungi nilai, termasuk domestic non-delivery forward atau DNDF.

Perluasan ini berupa pelepasan SBN bagi investor asing dan memasukkannya ke rekening di Indonesia atau rekening dalam rupiah yang bisa digunakan untuk underlying transaksi saat membeli DNDF. Pihak Bank Indonesia pun yakin, komitmen investor ini bakal tetap kuat di tengah meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global.

Penggunaan bank custodian bagi investor global

Bank Indonesia menegaskan, para investor boleh menggunakan bank custodian, baik secara domestik maupun global dalam melakukan investasi di Indonesia. Meski demikian, Bank Indonesia juga tetap menghargai regulasi di Indonesia dengan berkoordinasi bersama OJK serta pemerintah dalam penanganan dampak pandemi terhadap ekonomi negara. Bank Indonesia pun akan terus menghargai independensi OJK dan juga pemerintah.

Contoh Kebijakan Moneter

Setelah membahas berbagai aspek yang menyangkut dengan teori, kita akan coba lihat contohnya. Biasanya, contoh lebih mudah dipahami ketimbang teori, dan dengan contoh kamu juga akan lebih paham maksud dari kebijakan ini.

Contoh 1

Ketika kondisi tingkat kegiatan ekonomi suatu negara masih berada di harapan atau belum sesuai target. Maka biasanya negara akan menurunkan suku bunga. Dengan begitu, maka warga akan mulai dan semakin banyak yang meminjam ke bank. Pinjaman tersebut dapat meningkatkan nilai investasi yang ada di masyarakat.

Begitupun sebaliknya, ketika Bank Sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi suatu negara, maka mereka akan menaikkan suku bunga. Kenaikkan suku bunga ini akan membuat para pengusaha dan masyarakat berlomba lomba untuk menabung, sehingga jumlah uang yang beredar di pasaran dapat dibatasi.

Contoh 2

Ketika tengah terjadi inflasi di suatu negara, maka biasanya Bank Sentral akan menaikkan cadangan kasnya. Dengan begitu, maka uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan ketika terjadi kondisi sebaliknya, Bank Sentral akan menurunkan cadangan kasnya. Dengan begitu, peredaran uang akan bertambah, masyarakat akan meminjam uang ke bank.

Namun jika Bank Sentral menaikkan cadangan kas, maka daya atau kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman akan berkurang. Bahkan tak jarang jika bank umum tidak dapat memberikan pinjaman, ketika cadangan kas dinaikkan.

Contoh 3

Contoh terakhir adalah contoh yang sederhana, yaitu ketika Bank Sentral atau Bank Indonesia melakukan lelang terhadap sertifikatnya, atau membeli surat-surat berharga di pasar modal.

Bagiamana, sudah paham kan? Setelah teori dan contoh dibahas bersama, kamu pasti sudah memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Jadi nanti jika sewaktu-waktu suku bunga naik, atau pemerintah meminta rakyatnya untuk banyak menabung untuk mengurangi peredaran uang jangan bingung ya, bisa jadi itu adalah upaya dan bentuk kebijakan ini yang diambil oleh Bank Indonesia, untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Hal yang harus dijaga bukan hanya kestabilan pertumbuhan ekonomi negara, tapi juga kestabilan kondisi ekonomi dan sistem keuangan perusahaanmu. Kestabilan tersebut dapat kamu jaga dengan pengelolaan dan pengawasan terhadap alur sistem keuangan yang baik. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan aplikasi JojoExpense dari Jojonomic. Aplikasi tersebut dapat membantumu mengelola dan mengawasi alur sistem keuangan perusahaan. Selamat mencoba!