8 Sanksi Karyawan yang Bisa Kamu Terapkan di Kantor

Pada sebuah perusahaan, dengan disengaja atau tidak pastinya ada saja karyawan yang melanggar aturan. Pelanggaran aturan perusahaan yang berulang-ulang merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi. Hal tersebut pastinya akan memiliki dampak negatif bagi perusahaan.

Oleh karena itu, sanksi karyawan dibutuhkan pada kondisi-kondisi seperti ini. Namun hal yang wajib diingat adalah walaupun karyawan melanggar aturan perusahaan, kamu tidak dapat memberikan sanksi secara semena-mana. Simak artikel berikut ini untuk mengetahui sanksi karyawan yang adil untuk perusahaan kamu!

Sanksi Karyawan untuk Kamu Terapkan dalam Perusahaan

Terdapat 8 sanksi karyawan yang bisa kamu terapkan sebagai usaha untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan, yaitu:

  1. Surat Peringatan

Sanksi pertama yang dapat kamu berikan kepada karyawanmu yang melanggar aturan adalah dengan memberinya surat peringatan. Surat peringatan atau yang biasa disingkat menjadi SP adalah sanksi karyawan apabila mereka melakukan sebuah pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan ini bisa berupa kesalahan-kesalahan kecil seperti pelanggaran disiplin. Walaupun kesalahan kecil, hal ini akan tetap berpengaruh buruk apabila dilakukan berkali-kali. Memberikan SP merupakan aturan yang tercantum pada UU ketenagakerjaan pasal 161 yang berbunyi:

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.”

Pemberian SP ini dapat dilakukan dengan berurutan yang mana, masing-masing SP berlaku selama enam bulan. Apabila pelanggaran tersebut masih terus menerus dilakukan oleh karyawan kamu, selanjutnya akan ada SP2 dan SP3 atau surat peringatan terakhir. Hingga akhirnya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, jika pelanggaran yang dilakukan berkategori sangat berat maka, karyawan dapat langsung dikenakan PHK. Biasanya aturan mengenai pemberian SP diatur lengkap pada peraturan perusahaan.

  1. Pemotongan Gaji

Sanksi karyawan lainnya yang dapat kamu berikan terhadap karyawan yang melanggar aturan perusahaan adalah dengan pemotongan gaji. Pemotongan gaji dan pembayaran sejumlah uang adalah denda dan sanksi atas karyawan yang melakukan kesalahan cukup besar pada perusahaan. Sebelum menerapkan saksi karyawan dalam bentuk denda, perusahaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan upah karyawan.

Peraturan mengenai pemotongan gaji atau denda tersebut harus dipaparkan dengan detail dalam kontrak kerja. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh karyawan. Sanksi karyawan dengan cara ini dinilai lebih efektif.

  1. Melakukan Mutasi Karyawan

Sanksi berikutnya yang dapat kamu berikan kepada karyawan kamu adalah mutasi. Mutasi yang dimaksud adalah dengan memindahkan karyawan ke tugas lain. Dalam hal ini tugas tersebut merupakan yang sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan tugas sebelumnya. Selain pemindahan tugas, mutasi juga dapat dilakukan dengan mengirim karyawan daerah lain. Biasanya hal ini dilakukan apabila perusahaan memiliki kantor-kantor cabang lainnya.

Terdapat berbagai macam mutasi, ada mutasi yang merupakan sebuah kenaikan pangkat atau biasa disebut sebagai promosi. Namun, ada juga mutasi yang merupakan sebuah hukuman. Mutasi yang dimaksud kali ini adalah mutasi yang bersifat hukuman. Agar mutasi ini menjadi hukuman, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah pemindahan tempat ke kantor dengan fasilitas sedikit. Pemilihan sanksi mutasi biasanya dilakukan apabila karyawan yang melanggar aturan masih dinilai menguntungkan.

  1. Mencabut Tunjangan dari Perusahaan

Pemberian sanksi macam ini akan efektif diterapkan oleh perusahaan kepada karyawan yang sedang menerima tunjangan. Apabila karyawan tersebut melanggar aturan perusahaan. Sanksi karyawan macam ini biasanya diatur dalam peraturan perusahaan. Pencabutan tunjangan dalam hal ini berarti karyawan tersebut tidak lagi menerima fasilitas penunjang dari perusahaan.

Fasilitas yang diambil bisa saja seperti mobil, rumah. Karyawan yang dicabut tunjangannya bisa saja terjadi karena ia tidak menyelesaikan tugas-tugasnya atau melakukan kesalahan dengan mempergunakan wewenangnya.

  1. Penurunan Jabatan

Menerapkan sanksi penurunan jabatan atau yang biasanya disebut sebagau demosi sering dilakukan apabila karyawan dianggap melanggar kebijakan perusahaan. Penurunan ini dilakukan setelah perusahaan mengkaji dengan hati-hati dan memiliki bukti kuat bahwa si karyawan memang harus didemosikan. Sanksi yang satu ini juga tidak diatur dalam UU ketenagakerjaan, sehingga tata cara dan mekanisme penurunan jabatan hanya diatur dalam peraturan perusahaan.

  1. Skorsing Karyawan

Skorsing karyawan merupakan sanksi karyawan yang dapat dibilang cukup berat. Sanksi ini diterapkan apabila karyawan tertangkap tangan atas pelanggaran aturan perusahaan. Sanksi ini juga diterapkan jika karyawan mengganggu proses operasional bisnis, atau dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti pelanggaran. Selama menjalani masa skorsing, biasanya kemungkinan besar perusahaan akan meminta karyawan untuk mengundurkan diri. Skorsing karyawan biasanya juga berguna untuk perpanjangan waktu sebelum perusahaan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

  1. PHK

Sanksi karyawan model ini merupakan sanksi yang cukup berat. PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja merupakan sanksi yang diberikan jika karyawan yang melakukan pelanggaran sangat berat. Pelanggaran tersebut merupakan kesalahan yang tidak hanya merugikan perusahaan secara ekonomi atau finansial.

Namun, berhubungan dengan hilangnya kredibilitas dan terbukanya rahasia perusahaan. Sebelum menjatuhkan hukuman PHK terhadap karyawan, perusahaan harus memenuhi persyaratan yaitu dengan memberikan beberapa bukti pendukung seperti sebagai berikut:

  1. Pekerja/buruh tertangkap tangan;
  2. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;
  3. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Dalam pelaksanaan PHK, maka karyawan akan mendapat kompensasi yaitu berupa uang penggantian hak sesuai dengan pasal 158 UU Ketenagakerjaan, yaitu:

  1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja.
  3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

8. Karyawan Diminta untuk Mengundurkan Diri

Cara terakhir ini merupakan sanksi karyawan yang dianggap paling berat diantara sanksi-sanksi lainnya. Karena dengan sanksi ini karyawan akan dipaksa untuk mengundurkan diri melalui cara penandatanganan surat pengunduran diri. Hal ini biasanya diterapkan perusahaan karena perusahaan enggan memberikan kompensasi PHK.

Namun, pemberian sanksi seperti ini juga sedikit menguntungkan karyawan karena nama baik karyawan yang telah melanggar akan tetap terjaga. Keputusan ini berpengaruh pada masa depan karyawan karna ia akan tetap dapat mencari pekerjaan lain. Jika diliat dengan sekilas, maka sanksi ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak.  Pengunduran diri karyawan secara terpaksa tidak diatur dalam peraturan pemerintah. Hanya ada peraturan mengenai pengunduran diri karena keinginan diri sendiri. Hal ini pun dapat dilakukan apabila memenuhi syarat berdasarkan pasal 162, yang berupa:

  1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Sanksi-sanksi yang disebutkan diatas merupakan pertimbangan bagi perusahaan. Dalam hal ini, sanksi harus diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dibuat dan perusahaan tidak dapat memberikan sanksi secara asal. Sanksi karyawan harus dengan jelas dicantumkan pada peraturan perusahaan.

JojoExpense

Untuk menghindari karyawan dari pelanggaran yang bisa saja terjadi dalam bentuk apapun. Kini, Jojonomic memiliki solusinya! Jojonomic memiliki aplikasi JojoExpenses yang dapat membantu kamu mengelola keuangan perusahaan. JojoExpenses memiliki fitur anti-fraud untuk menghapuskan kecurangan yang bisa saja terjadi dalam proses reimbursement. Ayo, coba sekarang!