Aturan terkait Jam dan Shift Kerja yang Perlu Kamu Ketahui

Saat ini, kamu mungkin sering menemui tempat pencucian mobil yang buka selama 24 jam. Mungkin juga menjumpai restoran cepat saji yang terus buka siang dan malam. Lalu pernah terpikir kah bagaimana mereka membagi waktu kerjanya yang sangat padat pelanggan? Mereka akan membaginya dengan sistem shift kerja.

Dalam Bahasa Indonesia, dikenal dengan sif, yang diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai masuk atau bekerja secara bergiliran dalam pabrik dan sebagainya. Baik masuk di pagi hari, siang, atau malam hari. Serta mendapat giliran minggu ini atau minggu berikutnya.

Pemberlakuan jam kerja atau waktu kerja dengan sistem shift sebetulnya sah-sah saja. Terlebih bagi perusahaan atau lembaga yang membutuhkan kerja 24 jam untuk memaksimalkan sumber daya. Bisa juga 24 jam untuk pelayanan masyarakat, seperti rumah sakit.

Namun, ada beberapa aturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait waktu kerja. Hal itu dapat dijadikan acuan oleh perusahaan untuk membuat aturan jam kerja. Artikel ini akan membahas seputar aturan shift kerja dan ketentuan waktu kerja. Jadi, baca artikel ini sampai selesai ya!

Aturan Pemerintah terkait Waktu dan Shift Kerja

Pada umumnya, sebuah perusahaan yang beroperasi selama 24 jam, akan membagi jam kerja karyawannya ke dalam tiga shift, pagi, siang atau sore, dan malam. Selain itu, bagi perusahaan yang beroperasi selama tujuh hari dalam seminggu, biasanya juga akan memberlakukan shift dan pembagian waktu libur bagi pekerjanya. Semua itu, tergantung dengan ketentuan dan aturan yang diberlakukan perusahaan.

Mengenai jam kerja, sebetulnya pemerintah tidak memiliki aturan khusus terkait pembagioian shift kerja. Hanya saja, pemerintah menentukan lama waktu kerja bagi pekerja dalam satu hari dan satu minggu. Hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembagian shift kerja.

Dalam Pasal 77 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan perihal waktu kerja. Bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawannya enam hari dalam seminggu, maka waktu kerjanya adalah tujuh jam perhari. Sedangkan perusahaan yang mempekerjakan karyawannya lima hari dalam seminggu, maka waktu kerjanya adalah delapan jam perhari.

Jika dikalkulasikan, pemerintah mengatur jam kerja maksimal adalah 40 jam perminggu. Di luar daripada itu, maka masuk dalam kategori lembur. Lembur dapat dilakukan dengan ketentuan adanya kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Selain itu, karyawan juga wajib menerima upah tambahan ketika dirinya lembur.

Terkait waktu lembur, pemerintah menetapkan waktu maksimal selama tiga jam perhari, atau 14 jam dalam seminggu. Itu tertulis dalam Pasal 78 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Selain terkait waktu kerja dan waktu lembur, pemerintah juga menetapkan aturan terkait waktu libur, yang juga menentukan shift kerja. Dalam satu minggu, setiap pekerja berhak mendapat waktu libur satu hari. Berlaku untuk mereka yang bekerja selama enam hari dalam seminggu. Serta dua hari libur untuk mereka yang bekerja lima hari dalam seminggu.

Shift Kerja pada Pekerjaan yang Bersifat Terus Menerus

Lalu, bagaimana dengan sektor kerja yang bersifat terus menerus? Pemerintah melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 233 Tahun 2003 telah menuliskan aturannya.

Pekerjaan yang bersifat terus menerus dalam Pasal 1 Keputusan Menteri ini menyebutkan, bahwa sektor pekerjaan yang bersifat terus menerus adalah pekerjaan, yang menurut jenis dan sifatnya harus dijalankan terus menerus. Atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.

Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat seperti ini, boleh mempekerjakan karyawannya terus menerus, sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk ketika hari libur nasional. Perihal pembagian shift kerjanya, tetap harus mengikuti ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Sektor-sektor pekerjaan yang bersifat terus menerus dan memberlakukan sistem shift kerja, bukal full time (08.00-17.00) adalah pekerjaan-pekerjaan pada bidang:

  • Pelayanan jasa kesehatan
  • Pelayanan jasa transportasi
  • Jasa perbaikan alat transportasi
  • Bidang usaha pariwisata
  • Jasa pos dan telekomunikasi
  • Bidang penyedia tenaga listrik, penyedia air bersih, serta penyedia minyak dan gas bumi
  • Pengusaha swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya
  • Media massa
  • Pengamanan
  • Konservasi
  • Yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan alat produksi

Ketentuan Shift Kerja bagi Pekerja Perempuan

Bagi pekerja perempuan, yang mendapat jam kerja shift malam, ada beberapa aturan khusus. Aturan-aturan ini juga dibuat oleh pemerintah dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Semuanya tertulis dalam Pasal 76 Tentang Perempuan.

Dalam Ayat 1 dituliskan, bahwa perusahaan tidak diperkenankan mempekerjakan karyawan perempuan di bawah usia 18 tahun, pada jam kerja shift malam, yaitu pukul 23.00-07.00.

Selain itu, perusahaan juga dilarang mempekerjakan karyawan perempuan hamil di jam kerja shift malam. Namun HAL ini berlaku ketika terdapat keterangan dokter kandungan yang melarangnya. Jam kerja shift malam yang dimaksud adalah 23.00-07.00.

Apabila suatu perusahaan memberlakukan shift kerja malam bagi karyawan perempuan, maka perusahaan harus memberikan fasilitas tambahan. Fasilitas tersebut adalah memberikan makan dan minum bergizi. Serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Semuanya tertulis dalam Pasal 76 Ayat 3.

Satu lagi, karyawan perempuan yang bekerja pada shift kerja malam atau 23.00-05.00, harus mendapat fasilitas antar jemput dari perusahaan. Perusahaan harus menjamin transportasi berangkat dan pulang para karyawan perempuannya.

Tips Membagi Waktu Kerja Shift kepada Karyawan

rekonsiliasi-fiskal

Jika kamu adalah bagian dari human resource perusahaanmu, kamu mungkin menjadi pihak yang akan memberitahukan perihal waktu kerja. Kamu juga yang membuat jadwal dan memastikan kerja karyawan berjalan baik. Agar pembagian shift kerja atau jam kerja dengan shift berjalan dengan baik, mungkin kamu perlu tahu beberapa hal ini.

Buat Jadwal dengan Jelas

Ketika kamu menginginkan jam operasional perusahaan yang terus menerus bagi perusahaanmu, maka kamu harus memberlakukan jam kerja shift. Karena seorang karyawan tidak boleh bekerja melebihi jam kerja dalam UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, perlu dibuat jadwal.

Jadwal tersebut dapat dibuat menggunakan berbagai aplikasi atau platform. Hal yang terpenting adalah, jadwal tersebut harus dibuat dengan baik. Harus dibuat secara sederhana atau mudah dimengerti oleh semua pihak dalam perusahaan.

Bagi Jumlah Karyawan dengan Seimbang

Untuk membuat jadwal yang baik, salah satunya adalah dengan pembagian jumlah karyawan yang merata di setiap shift. Jangan sampai ada kelebihan atau kekurangan jumlah yang dibutuhkan dalam satu shift kerja. Karena hal itu akan membuat kerja tidak optimal.

Lakukan Rotasi

Ketika kamu membuat jadwal untuk shift, jangan lupa untuk melakukan rotasi. Hal ini agar karyawan mendapatkan kesempatan dan tuntutan yang sama. Kerja malam juga akan berpengaruh pada kesehatan karyawan. Untuk itu, harus ada rotasi dalam pembagian shift kerja.

Komunikasikan Jadwal dengan Baik

Jika kamu sudah membuat jadwal dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan jadwal tersebut dengan baik. Hal ini agar jadwal dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Selain perihal jadwal dan jam kerja, kamu sebagai bagian dari human resource pasti juga turut mengatur perihal kehadiran karyawan. Atau dengan kata lain absensi atau presensi karyawan.

Untuk memudahkan hal tersebut, kamu bisa mengandalkannya pada Jojonomic. Melalui aplikasi JojoTimes, kamu bisa mengontrol kehadiran karyawan di perusahaanmu secara online. Mereka juga bisa melakukannya dengan mudah menggunakan gadget masing-masing.

Dengan begini, akan banyak waktu yang dihemat untuk sekadar melakukan absensi. Efsiensi pekerjaan semua karyawan juga akan meningkat. Selain absensi, kamu juga bisa menggunakannya untuk layanan pengajuan cuti. Pokoknya, aplikasi ini akan sangat meringankan pekerjaanmu, jadi selamat mencoba!