Take Home Pay (THP) dan Cara Menghitungnya

Pernahkah kamu mendengar istilah Take Home Pay (THP)? Jika kamu adalah seorang karyawan ataupun pemilik perusahaan, pasti sudah tidak asing dengan istilah yang satu ini. Karena, istilah ini sangat sering digunakan, terutama dalam untuk sistem payroll kamu, dan akan sering muncul di dalam slip gajimu. Akan tetapi, sering kali orang mengira bahwa THP ini, besarannya sama dengan upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah. Namun, sebenarnya, take home pay ini memiliki cara penghitungannya tersendiri.

Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa THP itu adalah gaji bersih yang akan kita dapatkan sebagai hak pegawai. Nah, dari sini timbul pertanyaan, apakah pendapat tersebut bersifat valid? Serta, bagaimana cara menghitung THP yang benar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan kami sajikan artikel terkait take home pay, dan bagaimana cara menghitungnya. Tujuannya, agar kamu mengetahui dari mana asal dana THP yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya.

Namun sebelum kita mencari tahu cara menghitung THP ini, terlebih dahulu kamu harus mengetahui pengertian yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, langsung saja kita lihat bersama penjelasan terkait THP di bawah ini.

Serba Serbi Take Home Pay

Take home pay adalah suatu pembayaran utuh yang diterima oleh karyawan suatu perusahaan setelah menambahkan pendapatan-pendapatan rutin maupun insidentil yang merupakan hak karyawan. Pembayaran tersebut dikurangi dengan hal-hal yang sudah diatur oleh pemerintah dan kebijakan dari perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Jadi, bisa dikatakan bahwa THP ini adalah gaji bersih yang didapatkan oleh karyawan.

dasar hukumAturan Dasar Rumus Penghitungan Take Home Pay

Dari penjelasan tersebut, artinya pertanyaan yang tertulis pada paragraf pembuka sudah terjawab, bukan? Untuk itu, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan selanjutnya terkait cara menghitung THP ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu, dasar aturan yang digunakan untuk rumus hitung take home pay di Indonesia.

Dasar aturan yang digunakan ini, merujuk pada pengertian upah yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat 30 Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi ”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Perbedaan dengan Pendapatan Rutin

Selain sering dianggap sama seperti gaji bersih, THP ini sering salah diartikan sebagai pendapatan rutin, lho! Keduanya kerap kali dianggap sama, padahal dalam artian sebenarnya, pendapatan rutin adalah komponen gaji dari transaksi tetap, biasanya juga sudah dijanjikan dalam perjanjian tertulis dalam jumlah nominal yang nantinya secara rutin akan didapatkan oleh karyawan per bulannya.

Sedangkan pendapatan THP adalah jumlah total sesudah terlepas dari tanggung jawab pekerja atas hal-hal yang perlu dibayarkan. Umumnya, iuran BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran PPh 21, serta potongan pinjaman karyawan sudah dihitungkan oleh Staf HR, sehingga berapa pun yang diterima oleh karyawan menjadi take home pay. Oleh karena itu, jumlah THP ini mungkin akan berbeda tiap bulan tergantung pendapatan insidentil dan potongan yang diberlakukan.

Dari penjelasan pada poin sebelumnya, disebutkan ada pendapatan insidentil. Lantas, apa sih pendapatan insidentil itu?

Pendapatan Insidentil

Selain bisa mendapatkan pendapatan secara rutin per bulannya, karyawan perusahaan juga sangat berhak menerima pendapatan insidentil yaitu pendapatan yang tiap bulannya tidak bisa didapatkan sebab jenis pendapatan ini akan tergantung dengan aktivitas lembur atau bonus berdasarkan prestasi seorang karyawan. Jadi jumlah yang diterima setiap karyawan pada umumnya akan berbeda-beda, yang nantinya akan mempengaruhi THP seorang pegawai.

Acuan untuk Menghitung Take Home Pay

Nah, setelah mengetahui secara singkat terkait THP, kamu juga harus mengetahui apa saja yang dijadikan acuannya. Untuk menghindari adanya miss communication dalam perhitungan pendapatan antara karyawan dan staff HR, sebaiknya jelaskan lebih dulu dengan detail mengenai ketentuan dan komponen upah yang berlaku di perusahaanmu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, THP yang berlaku ini terdiri atas:

gajiGaji Pokok

Komponen pertama yang menjadi acuan untuk menentukan nominal take home pay adalah gaji pokok. Gaji pokok ini bisa diartikan sebagai pendapatan dasar yang diterima karyawan yang dilihat dari tingkat atau jabatan dan jenis pekerjaannya yang sudah ditetapkan dalam kontrak kerja.

Tunjangan Tetap

Selanjutnya adalah tunjangan tetap yang juga menjadi bahan acuan dari THP. Komponen ini dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan rutin dan tidak berhubungan dengan target atau bonus.

Tunjangan Tidak Tetap

Terakhir ada komponen tunjangan tidak tetap. Di mana, tunjangan tidak tetap ini bisa diartikan sebagai  pemberian pendapatan tidak tetap untuk karyawan dan keluarga.

Di samping memahami acuan perhitungan upah karyawan di atas, kamu juga perlu mengetahui ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di tempat perusahaanmu berada. Untuk mengetahui besarnya upah minimum provinsi di Indonesia pada Tahun 2019, bisa dilihat melalui poin di bawah ini.

Upah Minimum 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2019

Menurut Pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum ditentukan setiap tahunnya. Tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan pertimbangan dari Gubernur dan Bupati/Walikota, beserta Dewan Pengupahan Provinsi. Untuk melihat besarnya UMP pada masing-masing provinsi di Indonesia, bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini, yang berlaku sejak 1 Januari 2019.

Wilayah dan Provinsi

Nominal

Wilayah Sumatera dan Sekitarnya

AcehRp. 2.935.985
Sumatera UtaraRp 2.303.402
Sumatera BaratRp 2.289.228
Bangka BelitungRp 2.976.705
Kepulauan RiauRp 2.769.754
RiauRp 2.662.025
JambiRp 2.423.888
BengkuluRp 2.040.406
Sumatera SelatanRp 2.805.751
LampungRp 2.241.269

Wilayah Jawa

BantenRp 2.267.965
DKI JakartaRp 3.940.972
Jawa BaratRp 1.668.372
Jawa TengahRp 1.605.396
DI YogyakartaRp 1.570.922
Jawa TimurRp 1.630.058

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara

BaliRp 2.297.967
Nusa Tenggara BaratRp 1.971.547
Nusa Tenggara TimurRp 1.971.547

Wilayah Kalimantan

Kalimantan BaratRp 2.211.266
Kalimantan SelatanRp 2.651.781
Kalimantan TengahRp 2.615.73
Kalimantan TimurRp 2.747.560
Kalimantan UtaraRp 2.765.463

Wilayah Sulawesi

GorontaloRp 2.384.020
Sulawesi UtaraRp 3.051.076
Sulawesi Tengah,Rp 2.123.040
Sulawesi TenggaraRp 2.351.869
Sulawesi SelatanRp 2.860.382
Sulawesi BaratRp 2.369.670

Wilayah Maluku dan Papua

MalukuRp 2.400.664
Maluku UtaraRp. 2.507.163
PapuaRp 3.128.170
Papua BaratRp 2.881.160

Setelah mengetahui besaran upah minimum pada masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, berarti sekarang kamu bisa mulai menghitung besaran THP. Untuk itu, scroll terus artikel ini untuk memperoleh penjelasan lebih lengkapnya ya!

Cara Menghitung Take home pay

Mengacu pada penjelasan terkait pendapatan rutin, insidentil, dan nominal UMP di perusahaanmu, maka kamu bisa mulai untuk melakukan penghitungan THP. Namun sebelum itu, satu hal yang perlu kamu ingat adalah nominal dari take home pay ini, tidak boleh lebih kecil dari UMP-nya. Selain itu, upah juga diikat oleh struktur dan skala gaji yang harus dibuat oleh setiap perusahaan.

Mengingat potongan pada take home pay sangat bergantung pada peraturan yang sedang berlaku dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara karyawan dan perusahaan, maka rumusan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Take home pay = (Pendapatan Rutin + Pendapatan Insidental) – (Potongan BPJS Ketenagakerjaan + PPh 21 + Potongan Lain)

Contoh Penghitungan Take home pay

Setelah mengetahui rumus untuk menghitung THP, sekarang akan kami sajikan satu studi kasus untuk mencari tahu nominal yang akan didapatkan seorang karyawan.

Sebagai contoh kasus, Ahmad adalah seorang akuntan di PT. QWERTY di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan dengan gaji pokok sebesar Rp5.000.000. Di bulan Agustus 2019 ini, Ahmad mempunyai potongan koperasi di kantornya sebesar Rp50.000 dan tunjangan uang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sebesar Rp20.000. Pada bulan yang sama, Ahmad mendapatkan bonus senilai Rp3.500.000. Maka cara menghitung THP yang akan diperoleh Ahmad, bisa kamu lihat melalui cara di bawah ini:

Dengan rumus:

Take home pay = (Pendapatan Rutin + Pendapatan Insidental) – (Potongan BPJS Ketenagakerjaan + PPh 21 + Potongan Lain)

Maka, THP yang akan didapat Ahmad adalah:

THP = (Rp5.000.000 + Rp3.500.000) – (Rp200.000 + Rp300.000 + Rp50.000)

Maka dari perhitungan di atas, Ahmad pada bulan  akan mendapatkan Take home pay atau THP sebesar Rp7.950.000,-

Angka tersebut, jelas lebih besar dari nominal UMP DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar Rp 3.940.972. Hal ini berarti, perusahaan Ahmad sudah memberikan hak kepada pegawainya dengan tepat, yakni memberikan gaji bersih yang nominalnya lebih besar dari UMP.

Bagaimana? Apakah penjelasan terkait Take home pay ini sudah cukup jelas? Kami harap, artikel ini akan membantumu untuk crosscheck apakah gaji bersih yang kamu dapatkan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?

JojoPayrollNah, apabila kamu merasa kesulitan untuk mengecek payroll yang didapatkan dari tempatmu bekerja, kamu bisa gunakan aplikasi JojoPayroll lho! Karena, aplikasi ini akan membantumu mengelola penggajian kapan saja dan di mana secara online. Salah satunya dengan perhitungan payroll dan juga mencetak slip gaji secara otomatis dan digital. Dengan begitu, kamu akan bisa melihat dan menyesuaikan, apakah gaji bersih yang kamu dapatkan sudah sesuai dengan ketentuan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan. Rasakan sendiri manfaat yang akan kamu dapatkan dari penggunaan aplikasi ini. Selamat mencoba!