UU Ketenagakerjaan: Panduan Bagi Pengusaha dan Pekerja

Satu Mei menjadi hari yang penting bagi buruh dan pekerja. Karena di hari itu mereka bisa menyuarakan aspirasi dan tuntutannya terkait kinerja dan kesejahteraannya yang masih belum tercapai.

Padahal, pada bulan Maret 2003 pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang di dalamnya mengatur hak, kewajiban hingga hukum terkait ketenagakerjaan.

Undang-undang ketenagakerjaan ini terbentuk atas dasar adanya keinginan untuk membangun dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan tujuan untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal, membuka kesempatan kerja yang merata, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraannya.

Kamu atau mungkin kita, mungkin pernah merasa dirugikan atau belum sejahtera sebagai pekerja. Padahal, pemerintah telah meletakkan peraturan yang bertujuan menyejahterakan pekerja dan membangun hubungan kerja yang baik.

Maka dari itu, untuk mewujudkan tujuan dan keinginan atas kesejahteraan, kita bisa mulai dengan memahami undang-undang terkait ketenagakerjaan, yang akan dibahas secara lengkap pada artikel ini. Langsung aja yuk, kita lihat bersama!

Kewajiban yang Dibebankan Kepada Perusahaan dalam UU Ketenagakerjaan

Dalam UU Ketenagakerjaan, ada kewajiban, hak dan sanksi. Semuanya ditulis sesuai dengan subjek dan porsinya. Misal kewajiban untu pengusaha atau pemilik perusahaan.

Ada juga hak untuk para pekerja, dan sanksi atau regulasi dari pemerintah. Sekarang pembahasannya kita mulai dari kewajiban pemilik usaha.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Di dalam UU Ketenagakerjaan terdapat banyak pasal yang mengatur kewajiban perusahaan atau pemilik usaha, termasuk kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi karyawannya melalui pelatihan kerja.

Pelatihan kerja tersebut dapat diadakan melalui sistem pelatihan bersama, dengan pemerintah atau pihak lain sebagai penyedia jasa pelatihan.

Salah satu contoh pelatihan yang dapat dilakukan langsung oleh perusahaan adalah magang. Melalui program magang ini, kamu sebagai pekerja akan mampu meningkatkan skill agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Di samping itu, perusahaan juga akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini akan menjadi win win solution bagi kedua pihak, kan?

Menjaga Keselamatan dan Menjamin Hak Kesehatan

Kemudian, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan memenuhi hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan. Untuk itu, pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegerasi dengan sistem perusahaan.

Misalnya dengan mendaftarkan pekerja pada lembaga jaminan keselamatan kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan. Hal lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menyediakan angkutan antar jemput khusus bagi pekerja wanita yang bekerja dari pukul 23.00 – 05.00.

Dengan begitu, pekerja akan merasa terlindungi dan dibutuhkan, yang akan meningkatkan performa mereka untuk perusahaan.

Peraturan Perusahaan

Hal lain yang menjadi kewajiban bagi perusahaan adalah adanya peraturan. Peraturan tersebut menjadi wajib, ketika perusahaan memiliki setidaknya 10 pekerja.

Proses pembuatan peraturan tersebut wajib melibatkan pekerja atau buruh yang biasanya merupakan perwakilan dari perserikatan pekerja di dalam perusahaan.

Akan tetapi, jika di suatu perusahaan belum terbentuk serikat pekerja, maka pihak perusahaan boleh menunjuk pekerjaanya secara demokratis.

Lalu, apa saja sih yang harus termuat dalam peraturan perusahaan? Peraturan sebuah perusahaan setidaknya harus memuat hak dan kewajiban perusahaan.

Selain itu, harus tercantum juga hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta jangka waktu berlakunya peraturan.

Sebagai tambahan, di dalam UU Ketenagakerjaan, tertulis waktu berlaku dari sebuah peraturan perusahaan adalah dua tahun, di mana tiap aturannya, tidak boleh bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

Terkait peraturan juga, apabila dalam masa berlakunya aturan tersebut ada pihak pekerja atau buruh yang ingin melakukan perundingan untuk membuat peraturan kerja bersama, maka perusahaan wajib melayani permintaan tersebut.

Hak yang Dimiliki Pekerja dalam UU Ketenagakerjaan

Setelah kita membahas soal kewajiban perusahaan, selanjutnya adalah pembahasan terkait hak pekerja atau buruh yang terbagi ke dalam beberapa poin penting.

Hak yang dimiliki oleh pekerja ini juga telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Untuk membuatmu lebih paham, yuk disimak apa saja hak yang dimiliki pekerja pada poin-poin di bawah ini!

Hak dalam Waktu Kerja

Hak pertama yang akan dibahas adalah waktu kerja yang dimiliki oleh pegawai. Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 disebutkan,  ketentuan waktu kerja ialah tujuh jam sehari atau 40 jam seminggu.

Peraturan tersebut berlaku untuk perusahaan yang memberlakukan enam hari kerja dalam seminggu. Ataupun delapan jam sehari atau 40 jam seminggu yang berlaku untuk masa kerja lima hari dalam seminggu.

Diluar itu, maka harus dianggap sebagai waktu lembur, dan pekerja berhak mendapatkan upah lembur. Aturan terkait waktu lembur juga tertulis dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu maksimal tiga jam dalam sehari, atau 14 jam dalam seminggu.

Bicara tentang waktu kerja, ada waktu lain yang juga menjadi hak pekerja dan diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu waktu cuti.

Berbagai keperluan pribadi kita terkadang memang memerlukan waktu lebih dalam menyelesaikannya. Atau hanya bisa dikerjakan di hari kerja, atau hal tak terduga yang memang mengharuskan kita untuk tidak masuk kerja.

Maka dari itu, diperlukanlah waktu cuti. Namun yang harus menjadi catatan adalah waktu cuti hanya bisa didapatkan oleh pegawai yang telah bekerja dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, dengan jatah 12 hari pertahun.

Akan tetapi, hal ini dapat disesuaikan dengan perjanjian ataupun peraturan kerja yang berlaku di tiap perusahaan.

Hak atas Kesejahteraan

Poin selanjutnya terkait hak pekerja adalah hak atas kesejahteraan mereka beserta dengan keluarganya. Setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja dan upaya peningkatan kesejahteraan.

Salah satunya dapat dilakukan dengan pembuatan koperasi pekerja ataupun usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Hak Pekerja Terkait Upah

Kemudian ialah hak pekerja terkait upah. Upah yang menjadi hak buruh tertulis dalam UU Ketenagakerjaan. Upah ataupun penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk itu, pemerintah membuat peraturan terkait upah agar dapat memenuhi penghidupan layak para pekerja.

Peraturan tersebut diantaranya berisi aturan terkait upah minimum yang ditentukan pemerintah berdasarkan kebutuhan layak hidup pekerja. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa membacanya melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.

Hak Pekerja Perempuan dalam UU Ketenagakerjaan

Keempat adalah hak yang dikhususkan bagi pekerja perempuan. Diantaranya ialah hak untuk mendapat jaminan keselamatan kesusilaan dan keamanan.

Itu diberikan apabila pekerja bekerja di jam 23.00 – 07.00. Bentuknya bisa berupa jaminan antar jemput sebagaimana yang ditulis dalam kewajiban perusahaan.

Kemudian pekerja perempuan juga berhak untuk mendapat cuti hamil, melahirkan dan haid. Cuti hamil dan melahirkan masing-masing diberikan selama 1,5 bulan. 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan pasca melahirkan.

Begitupun bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran. Waktu cuti juga diberikan selama 1,5 bulan. Sedangkan cuti haid diberikan satu atau dua hari diawal masa haid.

UU Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Kemudian, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memuat bagian terkait hubungan industrial. Di dalamnya melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pemberi pelayanan, pengawas, dan penindak pelanggaran terkait peraturan ketenagakerjaan.

Dalam hubungan industrial, seluruhnya diatur melalui kewajiban pekerja dan pengusaha. Di dalamnya berisikan kewajiban untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab.

Selain itu, mampu menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, hingga menyalurkan aspirasi ataupun pendapatnya secara demokratis. Serta, mengembangkan keahlian dan keterampilannya, dan turut memajukan perusahaan dengan menyejahterakan anggotanya.

Penyelesaian Perselisihan dalam UU Ketenagakerjaan

Apabila terjadi pelanggaran ataupun perselisihan dalam hubungan industrial, maka ada beberapa cara penyelesaian yang dapat kita sebagai pengusaha ataupun pekerja tempuh untuk menyelesaikannya.

Penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antar pihak pengusaha dan pekerja. Jika tidak terselesaikan, maka dapat menggunakan cara lain. Sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Namun pada kenyataannya, musyawarah mufakat tidak selalu mudah untuk dilakukan dan dicapai. Untuk kasus seperti ini, atau ketika perundingan antara pekerja dan pengusaha gagal dilakukan, maka pekerja berhak melakukan mogok kerja yang dilakukan secara tertib, sah dan damai.

Aksi mogok kerja bukanlah hal yang melanggar hukum. Namun tetap harus memperhatikan hal lain agar tidak mengganggu kepentingan umum, khususnya bagi pekerja di perusahaan yang melayani kepentingan umum, rumah sakit misalnya.

Bagaimana? Apa kamu sebagai pegawai sudah mengerti hak apa saja yang dapat kamu peroleh? Atau mungkin kamu sebagai pemilik perusahaan sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan perundangan yang berlaku?

Untuk mengurangi resiko pelanggaran hak dan kewajiban, serta untuk membantu memudahkan kinerja perusahaan, kamu bisa menggunakan JojoTimes.

Sebuah aplikasi ini, bisa membantumu untuk memantau kinerja karyawan ataupun melalui absensi dan pengajuan cuti online, kapanpun dan di manapun. Dengan begitu, kinerja perusahaan akan lebih efisien dan mampu menunjang produktivitas kerja. Selamat mencoba!